oleh

BPJS Per 1 April Akan Dinaikan Dari Rp 30 – 80 Ribu Perbulan

-Tak Berkategori-50 views

Metrobatam.com, Jakarta  Kenaikan iuran BPJS mungkin telah diprediksi lama oleh sejumlah pengamat. Belum lama ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan yang salah satunya menyebutkan besaran jumlah iuran yang harus dibayar masyarakat per bulan.

Seperti yang pernah diperkirakan, pada pasal 16 disebutkan, iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah naik dari Rp 19 ribu menjadi Rp 23.000 per orang per bulan.

Sedangkan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan.

Menurut pasal 16 F, rincian iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja pun naik. Untuk kelas III menjadi Rp 30.000, kelas II menjadi Rp 51.000 dan kelas I menjadi Rp 80.000

Dalam aturan yang direvisi Presiden ini juga tertulis denda sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk iuran yang terlambat dibayarkan setiap bulannya. Untuk jumlah tertunggak paling banyak 12 bulan dan denda paling tinggi sebesar Rp 30.000.000.

Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menilai kenaikan ini cukup rasional dan tidak akan membebani masyarakat. Sebab tidak ada asuransi mana pun yang dapat menanggung semua penyakit.

“Pembiayaan untuk operasi caesar yang menghabiskan sekitar Rp 7 juta. Untuk menutupinya, dibutuhkan 5-7 juta orang sehat. Kenaikan iuran BPJS juga tidak sebanding dengan konsumsi rokok per hari yang mencapai Rp 10-15 ribu per hari yang menghabiskan sekitar Rp 450 ribu per bulan. Sedangkan iuran hanya naik menjadi Rp 80 ribu untuk kelas 1 dan untuk membiayai semua penyakit,” pungkasnya.

Bagi Gaji Diatas Rp 4 Juta Akan Masuk Golongan Kelas 1

Presiden Joko Widodo dalam belum lama ini juga mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan. Ada beberapa ketentuan yang diubah, seperti misalnya aturan rawat inap kelas 1, 2 dan 3.

Pada peraturan lama- Perpres Nomor 12 tahun 2013 disebutkan, siapapun boleh memilih ruang rawat inap kelas 1 selama mampu membayar iuran per bulan. Tapi menurut aturan baru, kini hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkannya seperti misalnya pegawai non pemerintah dengan gaji di atas Rp 4 juta.

Berikut ketentuan ruang perawatan kelas I:

1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya

2. Pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota keluarganya

3. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

4. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

5. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya

7. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan

8. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka 1 sampai dengan angka 5 dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji atau Upah di atas Rp 4.000.000 sampai dengan Rp 8.000.000

9. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Sumber : Liputan6