Warga Desa Air Asuk Datang, Sekretaris DPRD Anambas Usir Wartawan

gedung dprd anambas
 
Metrobatam.com, Anambas – Sejumlah wartawan yang  biasa mangkal di Gedung DPRD Anambas merasa kecewa dengan perlakuan yang diberikan pihak DPRD Anambas saat meliput kedatangan masyarakat Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah, karena wakil rakyat tersebut mengusir wartawan dari dalam ruangan pertemuan.

Awalnya Sejumlah Wartawan dibiarkan masuk namun pas acara mau dimulai Sekretaris DPRD KKA Taufik Efendi meminta pengertian Wartawan dan mengatakan bahwa pertemuan itu dilaksanakan secara tertutup.”Ini hanya mencabut laporan saja,”kata Taufik, Kamis (3/3)

Yang menjadi pertanyaan sejumlah wartawan yang hadir itu kenapa tidak ada konfirmasi pada awalnya setelah masuk baru diminta keluar.”Heran juga apa yang ditakutkan jika memang tertutup sampaikan dari awal kenapa pas baru mau mulai baru diminta keluar,”ujar salah seorang wartawan Harian yang enggan namanya dipublikasikan.

Informasi yang diperoleh metrobatam.com, pertemuan dengan warga Desa Air Asuk itu membahas masalah mesin pembangkit listrik Desa Air Asuk yang rusak. Hadir dalam pertemuan tersebut terlihat Plt Kepala Dinas ESDM Yunizar, beberapa stafnya, kemudian Anggota DPRD KKA Syamsil Umri, Hasnidar, lalu Sekretaris DPRD, dan  tiga orang masyarakat perwakilan dari desa Air Asuk.

Fadil Hasan,SH tokoh masyarakat Anambas yang diminta tanggapannya tentang persoalan tersebut menyesalkan sikap DPRD tersebut. “Itu sudah tidak benar tidak benar lagi karena, seharusnya pihak di DPRD mengetahui mana Rapat yang terbuka dan tertutup. Setahu saya kalau memang rapat tersebut bersama masyarakat Wartawan dan LSM itu bisa masuk. Kecuali rapat-rapat seperti Pansus, Bamus itu memang tertutup dan memang tidak boleh masuk,”sesalnya.

Padahal semangat undang-Undang pers, dan Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik juga telah jelas disampaikan,  terkait  transfaransi akuntabilitas dan ini sudah  tidak sesuai dengan semangat  Presiden RI Jokowi tentang keterbukaan.”Undang-udang juga telah mengaturnya, apalagi ini gedung wakil Rakyat,”bebernya.

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati KKA saat penyampaian Visi dan MIsi digedung DPRD dengan tegas menyampaikan akan transfaran bahkan dalam penganggaran, namun di DPRD yang nota bene sekretarisnya merupakan bawahan Bupati tidak menerapkan hal itu. (yud)