Kader Golkar Diminta Tak Jegal Menjegal dalam Munaslub

Metrobatam.com, Jakarta – Keputusan rapat Pleno DPP Partai Golkar hasil penggabungan kepengurusan Golkar Bali dan Ancol menjadi pintu masuk bagi penyelesaian akhir dari konflik internal. Ajang Munaslub dituntut harus berjalan secara demokratis, jujur dan bersih serta tidak ada jegal menjegal dalam pencalonan ketua umum.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menyatakan bahwa selain harus tidak ada jegal menjegal hal yang tidak kalah pentingnya yaitu pemilik suara dalam Munaslub dapat memilih sosok ketua umum yang terbebas dari penggiringan, tekanan, dan intimidasi dari siapapun terhadap pemilik suara. “Karena kami menginginkan Munaslub dapat berjalan dengan sehat dan demokratis,” ujar Sirajuddin dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia, Jumat (8/4).

Read More

Tujuannya, kata salah satu tokoh Barisan Muda Partai Golkar itu agar dalam Munaslub nanti bisa menghasilkan sosok ketua umum yang tidak bermasalah secara hukum dan diterima baik oleh publik atau masyarakat luas serta mencerminkan regenerasi dalam tubuh Partai Golkar.

“Ketua umum terpilih nanti harus menjadi magnet keutuhan Partai Golkar dan bisa mengakomodasi semua potensi serta mampu mengembalikan kejayaan Partai Golkar,” tutur Sirajuddin. “Konflik Partai Golkar yang berjalan hampir satu tahun setengah telah menguras energi partai,” lanjut Ketua Umum Barisan Muda Kosgoro 1957 itu.

Adapun agenda penting yang harus dijalankan oleh ketua umum hasil Munaslub, kata Sirajuddin antara lain yaitu konsolidasi kepengurusan di tingkat pusat dengan semangat rekonsiliatif. “Dengan cara mengakomodasi semua potensi kader yang terlibat konflik, serta menempatkan kader-kader muda partai pada posisi strategis dalam struktur kepengurusan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu melanjutkan, konsolidasi struktur partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai di tingkat desa yang selama ini berkonflik dan terbelah secara struktur kepengurusan harus dilakukan oleh ketua umum baru nanti.
Selain itu, ujar dia, harus menyiapkan tim penjaringan calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak Tahap II di awal 2017 mendatang. “Proses penetapannya bulan Juli-Agustus 2016 nanti,”ucapnya.

Terakhir, tambah Sirajuddin, menyiapkan langkah strategi dalam memaksimalkan pencapaian hasil dalam Pilkada Tahap III di Tahun 2018, serta menyiapkan konsep dan strategi pemenangan dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak pada 2019.

Keputusan rapat pleno Partai Golkar pada Kamis lalu telah menetapkan pelaksanaan Munaslub Partai Golkar bertempat di Bali pada 7 Mei 2016, dengan Ketua Penyelenggara Theo L Sambuaga, Ketua Pengarah Nurdin Halid, dan Ketua Pelaksana Zainuddin Amali.

 

Related posts