Demokrat Minta Penjelasan PAD, PDI-P Pertanyakan Belanja Barang Jasa

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna untuk memberi catatan penting terkait Laporan Pertangungjawaban Angaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kepri tahun angaran 2015, Senin(27/6) di Gedung DPRD Kepri Dompak.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Wakil Ketua II, Husnizar Hood, dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.

Bacaan Lainnya

Sejumla fraksi yang ada di DPRD Kepri menyampaikan catatannya terkait LPJ Gubernur. dari Fraksi Demokrat disampaikan oleh Surya Makmur Nasution. Dalam penyampaian pandangan, Fraksi Demokrat menilai LPP APBD penting sekali karena untuk mengevaluasi penggunaan anggaran tahun 2015 untuk pembangunan di Provinsi Kepri.

Dia berharap, catatan penting yang disampaikan Fraksi Demokrat dapat dijadikan bahan evalusai dan ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adapun tiga catatan penting dari Fraksi Demokrat terkait terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan(LPP) APBD tahun angaran 2016 adalah .

Pertama, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepri karena telah mencapai prestasi dalam pelaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat nilai Wajar Tampa Pengecualian (WTP).

Namun ia mengingatkan, pemerintah Provinsi Kepri tidak hanya dari standar pemerintahan. “Kedepan standar administrasi pemerintahan harus diiringi dengan standar kerja,”papar Surya Makmur Nasution.

Kedua, Fraksi Demokrat juga meyoroti pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena dua tahun terakhir mengalami penurun sangat drastis. Menurutnya, penurun ini mempengarui kinerja anggaran yang telah disetujui.

“Defisit anggaran ini perlu perhatian bersama. Kepri masih banyak sumber yang bisa di gali sebagai penopang pendapatan,”ungkapnya.

Ketiga fraksi Demokrat juga meminta kejelasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 yang sesunguhnya.
“Karena kami mendapat informasi bahwa PAD mengalami penurunan.” ujarnya

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ruslan dalam penyampaian pandangannya mengatakan bahwa Fraksi PDIP mempertanyakan peningkatan luar biasa pada belanja barang dan jasa Provinsi Kepri

“Kami meminta penjelasan dari pemerintah Provinsi Kepri dengan kenaikan luar biasa pada belanja barang dan jasa,” tutupnya. (Budi Arifin)

Pos terkait