Metrobatam, Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Raker ini membahas sejumlah isu strategis di sektor energi, salah satunya energi baru terbarukan (EBT) yang dinilai belum optimal pengembangannya. Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan pun naik pitam.
Hal itu bermula ketika Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi, menyampaikan perjanjian jual-beli listrik (power purchase agreement/PPA) pengembang pembangkit EBT yang sering kali berpindah tangan setelah dilakukannya teken. Alhasil, hal ini dipandangnya bahwa pemerintah tidak pernah serius melakukan intervensi untuk menghentikannya
“Kenapa enggak diterapkan aturan-aturan tertentu. Pemerintah enggak pernah intervensi menurut saya sampai ke PPA. Saya sering turun ke lapangan lihat PPA itu dijual,” ucapnya di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Pernyataan itu pun memicu Luhut hingga naik pitam. Bagaimanapun, Luhut menyatakan menerima saran yang disampaikan, akan tetapi tidak menerima pernyataan yang seolah menyudutkan bahwa Kementerian ESDM selama ini ogah melakukan penyelidikan terkait PPA pengembang EBT yang selama ini disalahgunakan.
“Kalau Bapak anggap kami tidak mau melakukan, saya enggak bisa terima,” katanya. Pasalnya, lanjut Luhut, Kementerian ESDM merasa sudah berupaya semaksimal mungkin. Apalagi, pembangkit PPA itu kebanyakan berada di hutan-hutan belantara.
“Sudah pernah dipaparkan, jangan pikir mengorek ke mana yang tidak jelas. Saya mohon maaf, pak. Kalau Bapak bilang kami tidak kerja keras, kami tak mau. Staf kami bukan orang bodoh semua. Kalau mendesak mengatakan kami bodoh, maaf kami bukan bodoh, kami punya harga diri,” ucap Luhut dengan nada tinggi.
“Saya tidak mengatakan begitu,” timpal Mulyadi. “Tadi Bapak statement begitu. Jadi, kita supaya saling menghormati. Saya menghormati Bapak-bapak yang mulia di sini. Tapi, kami juga dihormati,” kata Luhut.
“Saya sebagai wakil rakyat berhak memberikan masukan ke pemerintah,” balas Mulyadi. “Ya saya terima masukan Bapak. Tapi, saya tidak terima cara Bapak memperlakukan kami seperti kami tidak kerja keras. Saya mohon maaf, Bapak boleh bilang Bapak wakil rakyat, tapi Bapak jangan menghina saya,” kata Luhut.
“Saya luruskan supaya tidak mispersepsi. Kita sebagai wakil rakyat wajib menyampaikan praktik yang terjadi,” tutur Mulyadi.
“Kami sudah bikin paparan. Kalau salah ya salah. Mohon maaf kepada Bapak. Jadi jangan seperti Bapak paling hebat saja, kami ini orang bodoh. Saya menghormati Bapak, dan saya mohon Bapak hormati kami,” tegas Luhut. Alhasil, raker pun diskors hingga 30 menit.
“Sekaligus cooling down dan Salat Asar 30 menit, jadi rapat diskors dulu,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu sembari mengetok palu.(mb/okezone)
