DPRD Kota Batam Dorong Disdik Terapkan PermenPAN No.16 tahun 2009

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakari. (foto : Batamnews)

Metrobatam.com, Batam – Komisi IV DPRD Kota Batam Kepulauan Riau mendorong Dinas Pendidikan segera menerapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional dan angka kredit untuk guru.

“Kami meminta Kadisdik dan Sekretaris Disdik segera mengaktifkan penerapan PermenPAN No.16 tahun 2009, yaitu terkait rincian kegiatan guru ada angka kredit,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riki Indrakari di Batam, Rabu.

Read More

Dalam Permen itu, jabatan fungsional termasuk guru didorong untuk mengejar angka kredit sebagai upaya memacu peningkatan kualitas diri.

Satu di antaranya yaitu kewajiban membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan dan dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingat Kota Batam.

“Guru didorong untuk membiasakan menulis yang dapat dimuat dalam jurnal sekolah atau portal Disdik Batam,” kata Riki.

Pemuatan karya ilmiah di media publik dianggap perlu, selain untuk menunjukan hasil karya para guru kepada publik, juga demi menghindari tindakan plagiasi.

Komisi IV DPRD juga mendorong Kepala Dinas Pendidikan agar memotivasi guru mata pelajaran untuk menyiapan sendiri ‘hand out’ berupa Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan atau LKS sesuai dengan tuntutan silabus yang bersumber dari buku paket.

Menurut dia, semestinya guru mata pelajaran yang menyusun LKS, bukan penerbit, karena guru yang paling mengetahui silabus dan kebutuhan siswanya.

Ia meminta Dinas Pendidikan mengoptimalkan tugas dan fungsi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk membahas LPP dan LKS yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

“Sehingga guru atau sekolah tidak lagi berlaku sebagai ‘end user’ penerbit LKS yang mengakibatkan terjadi beban biaya tambahan kepada orang tua siswa didik,” kata Riki.

 

Mb

Related posts