4 Fraksi Usul ‘Ahok-Gate’, PDIP: Utamakan Akal Sehat

Metrobatam, Jakarta – Empat fraksi di DPR RI menggulirkan hak angket ‘Ahok-Gate’ kepada pemerintah. Sekretaris Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno berharap apa yang sudah masuk ranah hukum tidak dibawa ke politik.

Hak angket ini muncul karena diaktifkannya kembali Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI meski telah ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama. Polemik muncul karena Ahok didakwa dalam dua pasal secara alternatif.

Read More

Pasal utama memiliki ancaman hukuman 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun harus diberhentikan.

“Kami tahu itu adalah hak kelembagaan Dewan untuk meminta keterangan pemerintah terhadap kebijakan yang dianggap penting, strategis, dan menyangkut kepentingan rakyat banyak, dan diduga melanggar UU. Kami memahami kegelisahan teman-teman yang mengusulkan hak tersebut,” ungkap Hendrawan dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (14/2).

“Hanya saja, apa kualifikasi pengaktifan kembali BTP (Basuki T Purnama) memenuhi kualifikasi angket sudah dikaji? Dari segi hukum, masih debatable. Saya khawatir ini masih terkait politik emosi jelang Pilkada,” imbuhnya.

Hendrawan mengingatkan agar kegaduhan bisa dihindari supaya demokrasi adil bisa ditegakkan. Anggota Baleg DPR ini berharap tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan masalah ini.

“Semua pihak ingin tak boleh ada orang mengail ikan di air keruh, atau menyembunyikan udang di balik batu. Sebaiknya kita menahan diri dan mengedepankan politik bernuansa persaudaraan dan politik gotong royong,” sebut Hendrawan.

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian itu meminta semua pihak tidak menghabiskan energi dalam pro dan kontra hanya karena masalah Ahok semata. Hendrawan meminta semua pihak bersabar dan menunggu pemerintah menyelesaikan masalah ini. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo tengah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo berkonsultasi dengan Mahkamah Agung soal polemik Ahok itu.

“Jangan kita habiskan energi untuk pro-kontra kepada seorang politisi bernama BTP. Dia politisi biasa yang kebetulan berbeda dari hampir semua kita. Mari kita bersabar dan mempelajari alasan pemerintah dalam soal ini. Yang sudah sejuk di ranah hukum jangan ditendang lagi ke ranah politik,” imbaunya.

Golkar-PPP Tolak Hak Angket
Golkar dan PPP yang merupakan partai pendukung pemerintah kompak menolak hak angket yang digulirkan Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN. “Terkait dengan hak angket yang digulirkan oleh 3-4 fraksi, Golkar sikapnya__saya bisa memahami__Golkar menolak hak angket itu, karena sebaiknya menunggu tuntutan jaksa terhadap Pak Ahok,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.

Menurut Agung, pemerintah juga harus menjelaskan alasan pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur. Sejauh ini, kata Agung, belum ada tuntutan dari jaksa atas Ahok terkait kasus penodaan agama.

Agung sendiri mengusulkan agar partai pendukung membentuk sebuah sekretariat bersama guna berdiskusi isu-isu nasional. Terlebih ketika muncul hak angket yang juga efeknya bisa ke pemerintah pusat.

“Kalau seperti ini kan pemerintah jadi terkesan berjalan sendirian tanpa dukungan. Padahal kan partai-partai pendukung pemerintah itu ada banyak,” ujar Agung.

Sementara PPP menilai, langkah Presiden Joko Widodo sudah tepat dalam mengatasi polemik status Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) itu. “PPP secara fraksi tidak ambil bagian dalam angket ‘Ahok-Gate’ ini, meski pandangan hukumnya adalah Ahok seharusnya diberhentikan sementara dengan dasar penafsiran sistematis atas Pasal 83 UU Pemda,” ungkap Sekjen PPP Arsul Sani.

Pasal utama memiliki ancaman hukuman 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun harus diberhentikan.

“Bagi Fraksi PPP, soal ini lebih tepat disikapi dengan pemanggilan Mendagri oleh Komisi II dalam suatu rapat dengar pendapat, yang juga menghadirkan para ahli hukum,” kata Arsul.

“Atau alternatifnya dengan terlebih dahulu menggunakan hak mengajukan pertanyaan yang juga diatur dalam UU MD3,” imbuh anggota Komisi III DPR itu.

Sikap Fraksi PPP yang menolak ‘Ahok-Gate’, menurut Arsul, karena pihaknya telah mendapat informasi soal arahan Presiden Jokowi, yang meminta agar polemik status Ahok itu dibawa ke Mahkamah Agung (MA) terlebih dahulu. Tugas ini diinstruksikan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan jajarannya.

“Posisi Fraksi PPP ini diambil karena PPP diberi tahu bahwa Presiden telah memerintahkan Mendagri untuk minta fatwa kepada MA. Nah langkah mengajukan permintaan fatwa kepada MA itu atas perbedaan tafsir terhadap Pasal 83 ini cukup fair,” sebut Arsul.

Sedangkan Ahok sendiri enggan berkomentar banyak atas kah angket yang sedang gencar dilakukan DPR. “Ya tanya saja sama DPR,” kata Ahok singkat.(mb/detik)

Related posts