Gubernur Kepri Setujui Kenaikan Tarif Listrik di Batam

Ilustrasi

Metrobatam.com, Batam – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyetujui rencana kenaikan tarif listrik Batam yang diajukan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Bright PLN).

“Tarif listrik sudah, mungkin mulai berlaku bulan ini,” kata Gubernur Nurdin di Batam, Senin.

Read More

Ia mengatakan rata-rata kenaikan tarif Bright PLN Batam tidak sampai 50 persen, dan berbeda untuk setiap kelas. Sayang, ia tidak ingat rincian kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga itu.

Tapi dia memastikan, meski naik, namun tarif listrik Batam tetap di bawah harga nasional, karena pulau itu memiliki kekhususan.

“Masih di bawah nasional,” katanya.

Pemerintah provinsi menyetujui rencana kenaikan tarif Bright PLN Batam karena tidak ingin anak perusahaan PLN Persero itu merugi dan tutup.

Bila Bright PLN Batam sampai tutup, maka yang akan merasakan dampak negatif adalah masyarakat dan industri yang berkembang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas itu.

“PLN jangan sampai koleps, tidak mungkin dibiarkan,” kata dia.

Sementara itu, Bright PLN Batam mulai mencabut subsidi tarif listrik bagi pelanggan R1-900 volt ampere (VA) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sekretaris Perusahaan Bright PLN Batam, Samsul Bahri menyatakan pemberlakuan tersebut mengikuti mekanisme aturan pemerintah dalam pemberian subsidi tepat sasaran.

Pencabutan subsidi dilakukan bertahap, mulai 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.

Ia mengatakan, terhitung 1 Juli 2017, tarif R1-900 VA akan disesuaikan dengan tarif rumah tangga R1-1.300 VA yang akan mengikuti “automatic tariff adjustment” yang diterapkan PT PLN (Persero) selama ini.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka golongan tarif R1-900 VA akan diberlakukan pengurangan subsidi listrik secara bertahap setiap dua bulan.

“Pencabutan subsidi tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat bukan kebijakan PLN Batam, untuk memberikan subsidi secara tepat sasaran. Ini juga sudah ada datanya di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mana saja pelanggan PLN yang masuk kategori tidak mampu,” kata dia.

 

Mb/Antara

Related posts