Jokowi: Kalau Freeport Sulit Berunding, Saya Akan Bersikap

Metrobatam, Jakarta – PT Freeport Indonesia belum lama ini melemparkan ancaman kepada pemerintah Indonesia, terkait dengan negosiasi perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bila tak ada hasil dalam 6 bulan, maka Freeport akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk negosiasi. Akan tetapi, jika tidak ada titik temu, maka Jokowi akan segera mengambil sikap tegas.

“Ya nanti dilihat. Ini kan masih menteri masih memproses berunding dengan Freeport. Intinya itu saja kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding saya akan bersikap,” tegas Jokowi di GOR Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

Proses negosiasi, kata Jokowi memang harus diutamakan dalam persoalan ini, agar mampu menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. “Ya kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang. Dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Jokowi pun tidak ingin masuk terlalu jauh dalam negosiasi, karena sudah serahkan kepada Menteri ESDM dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.

“Kan ini urusan bisnis jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri. Tapi kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit kita ajak berunding ya kita nanti akan bersikap,” pungkasnya. (mb/detik)

Bantuan Pangan Non Tunai
Presiden Jokowi kemarin menyalurkan secara simbolis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam voucher pangan di GOR Popki Cibubur, Jakarta Timur. Dengan adanya bantuan ini, penerima bisa membelanjakan dana bantuan yang diberikan pemerintah di tempat pembelian BPNT yang telah disediakan.

Dalam kesempatan ini, Jokowi memberikan BPNT kepada 1.879 penerima yang berasal dari tiga kota, yaitu Depok, Bogor, dan Bekasi. Ada dua bentuk bantuan yang diberikan Jokowi meliputi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berisi Rp 1.890.000 dan untuk BPNT Rp 110.000 per bulan.

“Ibu-ibu sudah terima kartunya, sudah terima buku tabungannya, ini saya catat yang menerima itu 1.879 mau saya hitung dulu. Kartu ini isinya adalah uang Rp 1.890.000 ini yang berupa uang untuk PKH, karena ada yang PKH ada yang tidak. Yang untuk bantuan pangan isinya setiap bulan Rp 110.000, yang Rp 1.890.000 itu diambilnya 4 kali tidak bisa semuanya,” kata Jokowi dalam sambutannya di GOR Popki Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

Penyaluran bantuan dilakukan non tunai melalui akun elektronik dalam media kartu kombo yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtara (KKS). Bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yartu agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank pemenntah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRl, Bank Mandiri dan BTN, serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Non Tunai.

Masyarakat yang ingin mendapatkan KKS didata secara langsung oleh Dinas Sosial setempat yang biasanya dilakukan dengan menjemput bola atau mendatang langsung ke rumah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima bantuan. Calon KPM kemudian datang ke tempat yang ditentukan untuk melakukan pendaftaran dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga atau dokumen lain yang menunjukan identitas diri.

Selanjutnya, petugas kelurahan melakukan survei yang diikuti dengan melengkapi data KPM. Petugas bank yang didampingi petugas kelurahan dan pendamping melakukan penyerahan KKS dan BNPT. Terakhir, KPM ikut dalam sosialisasi dan edukasi pemanfaatan KKS dan BNPT dan langsung dapat menukarkan bantuan dengan beras dan gula.

Para penerima voucher pangan kemudian bisa datang ke e-warong penyalur BNPT yang telah bekerja sama dengan bank milik negara atau Himbara dengan membawa KKS dan identitas diri. Selanjutnya, dilakukan cek kuota BNPT melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) dengan memasukan kode PIN.

Penerima bantuan selanjutnya melakukan pembelian, yang sementara ini berupa beras dan gula. Ke depannya, pemerintah akan menambah varian bantuan pangan berupa tepung, minyak goreng, dan telur dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Bulog sehingga harga bisa didapat lebih murah dari harga pasar.

Disalurkan ke 44 Kota
Sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan bekerja sama dengan bank HIMBARA. KKS yang digunakan merupakan kartu kombo, yang memiliki fitur tabungan dan uang elektronik. Dengan kartu kombo ini, masyarakat dapat menenma bantuan secara utuh, menggunakan secukupnya sesuai kebutuhan keluarga, dan mulai berlatih untuk menabung serta untuk tidak bersikap konsumtif.

Hal tersebut memungkinkan KPM untuk memliki akses kepada lembaga keuangan formal, mengelola keuangan secara lebih balk dengan menabung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa mendatang.

Selanjutnya data transaksi yang dilakukan oleh KPM dapat dijadikan pertimbangan bagi perbankan apabila pada saatnya KPM mulai dapat meningkatkan kegiatan usaha produktifnya dan membutuhkan bantuan keuangan dan kredit dan perbankan.

Untuk peningkatan pelayanan, masyarakat calon penerima bantuan akan diberikan kemudahan pembukaan rekening bank melalui persyaratan yang Iebih sederhana dengan registrasi secara kolektif. Masyarakat juga akan diberikan edukasi dan sosialisasi intensif mengenai manfaat dari bantuan yang diberikan, termasuk tata cara bertransaksi menggunakan kartu dan penarikan bantuan di agen.

“Jika sebelumnya uangnya dibelanjakan sampai habis, sekarang masyarakat dapat berlatih untuk menabung dan menghemat,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, masyarakat akan diberi informasi mengenai tata cara pengaduan apabila menemui kesulitan atau hambatan pada saat ingin mengambil bantuan yang diberikan. Apabila menemui hambatan, masyarakat dapat menghubungi agen e-warong, ataupun bank penerbit kartu.

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan di 68 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 menggunakan KKS. Sejalan dengan target wilayah penyaluran yang ditetapkan Kementerian Sosial, saat ini telah terdapat 15.878 agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah siap menyalurkan Bantuan Pangan.

Pada tahun 2017, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai akan dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa den 3 kota di wilayah timur. Adapun target penyaluran tahun 2017 adalah sekitar 1,286 juta KPM dengan total nilai sebesar Rp 1,7 triliun. Target ini direncanakan meningkat signifikan pada tahun 2018 menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan. (mb/detik)

Pos terkait