Skandal Akil Mochtar, KPK Periksa 6 Saksi Kasus Pilkada Buton

Metrobatam, Jakarta – KPK memeriksa kembali saksi-saksi berkaitan dengan sengketa Pilkada Kabupaten Buton dengan tersangka Samsu Umar. Ada enam saksi yang diagendakan diperiksa.

Kamis (30/3) KPK merilis daftar pemeriksaan saksi/tersangka di Gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada Belakang, Setiabudi, Jakarta Selatan. Enam di antaranya adalah Yusman Haryanto (anggota Polri), Laode Muhammad Agus Mukmin (Anggota DPRD Kota Bekasi), Dian Farizka (PNS), I Gede Candrayasa (Manager Bank Mandiri), Andri Antoni (Kepala Cabang Bank Mandiri), serta satu pegawai swasta lainnya Abu Umaya. Keenamnya bersaksi untuk tersangka Samsu Umar.

Bacaan Lainnya

Samsu Umar saat ini unggul dalam Pilkada Kabupaten Buton dengan perolehan suara 27.512 suara atau 55,08 persen melawan kotak kosong. Data tersebut merupakan hasil real count KPU yang berasal 213 TPS di Buton.

Samsu Umar ditahan KPK sejak Kamis (26/1) lalu setelah diamankan saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sehari sebelumnya. Dia merupakan tersangka kasus dugaan pemberian suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Dia disebut memberi suap sebesar Rp 2,989 miliar, yang diduga untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Buton tahun 2011. Akil Mochtar sendiri telah divonis bersalah dan dihukum penjara seumur hidup.

Bupati Klaten Diperiksa Lagi
Semntara itu masa penahanan Bupati Klaten, Sri Hartini, telah diperpanjang hingga 30 hari. Dia selanjutnya menjalani rangkaian pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Klaten.

“Jadi harapannya setelah perpanjangan penahanan ini dalam rentang 30 hari kedepan, kami bisa meningkat ke tahap lebih lanjut sampai pada proses persidangan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada Belakang, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Febri mengatakan Bupati Klaten rencananya akan disidang di Semarang. “Salah satu tersangka yang kami tetapkan dalam kasus di Klaten ini hari ini sudah mulai pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor di Semarang. SHT nantinya juga akan diajukan rencananya di Semarang,” ujar Febri.

Pada Rabu (29/03/2017), terdakwa Suramlan disebut jaksa menyuap Bupati Klaten Sri Hartini Rp 200 juta. Ia rela berutang Rp 50 juta demi naik pangkat menjadi Kabid SMP Dinas Pendidikan.

“Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu dan meminta dicarikan pinjaman,” pungkas jaksa. Suramlan didakwa dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU Tipikor.(mb/detik)

Pos terkait