oleh

Tahun 2018, 850 KM Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan Tersambung

Metrobatam, Jakarta – Wilayah Kalimantan menjadi salah satu kawasan prioritas yang dikembangkan pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 mendatang sebesar 5,4-6,1%.

Maklum, sebaran penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh Jawa yang mencakup 58,29% dari total, kemudian disusul Sumatera 22,21%, Kalimantan 8,15%, Sulawesi 5,92%, Bali dan Nusa Tenggara 3,06%, Papua 1,85% dan Maluku 0,52%.

Salah satu agenda pembangunan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan adalah menuntaskan pekerjaan jalan paralel perbatasan yang dibangun sejajar dengan garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar).

Selama dua tahun terakhir, atau sejak 2015 hingga 2017, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raktar (PUPR) telah membangun, dan membuka jalan perbatasan Kalimantan.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang rencana pengembangan wilayah Kalimantan, seperti dikutip detikFinance di Jakarta, Selasa (16/5/2017), pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan membutuhkan dana sebesar Rp 3,02 triliun.

Dari total 849,76 kilometer (km) jalan paralel perbatasan di Kalbar, hingga akhir 2017 diproyeksikan ada sepanjang 742,4 km yang sudah dibuka jalurnya. Sehingga sisanya sekitar 107,3 km yang belum dibuka, ditarget sudah bisa dibuka 100% dan fungsional pada 2018 mendatang.

Adapun kondisi saat ini, jalan paralel perbatasan yang telah dilapisi tanah sudah mencapai 323,57 km, sementara 490,52 km sisanya baru berbentuk agregat atau berupa tanah dan batu.

Sama seperti membangun jalan Trans Papua, pembangunan jalan paralel perbatasan ini melibatkan pihak TNI Angkatan Darat (AD) untuk bisa membuka jalan.

Kementerian PUPR menargetkan dari 849,76 km jalan paralel perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar), sepanjang 359,25 km (42%) bakal teraspal pada tahun 2019, sementara sisanya 490,52 km lagi (58%) akan dilakukan pengaspalan secara bertahap.

Warga di daerah perbatasan sangat membutuhkan akses jalan supaya kegiatan ekonomi berjalan lancar. Adanya infrastruktur dasar seperti ini diyakini akan membuka potensi investasi untuk tumbuh, sehingga meningkatkan pendapatan daerah. (mb/detik)

News Feed