Meski Tanpa Poros Ketiga, Gatot Yakin Dapat Tiket Capres

Metrobatam, Jakarta – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo meyakini bakal mendapat tiket sebagai bakal calon presiden pada pilpres 2019 meski tanpa ada pembentukan poros ketiga koalisi. Menurutnya, koalisi parpol yang ada saat ini masih sangat cair.

“Tidak, tidak (harus ada poros ketiga). Semuanya belum pasti, masih cair,” kata Gatot usai menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/5).

Terkait peluang terbentuknya poros ketiga, Gatot mengatakan semua hal masih mungkin terjadi sampai masa pendaftaran capres cawapres ditutup pada 10 Agustus mendatang.

“Politik ini masih cair belum final. Semua belum ada yang pasti, yang pasti pada tanggal 10 jam 23.59 semua baru ketahuan,” katanya.

Bacaan Lainnya

Gatot pun optimistis pencalonannya sebagai bakal calon presiden akan mulus. Sebagai mantan Panglima TNI, dia menyatakan kesiapannya mendapat tugas yang diberikan bangsa dan negara. “Harus optimis, kalau tidak ngapain,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Menurutnya dari safari politik yang sudah dilakukan ke sejumlah partai membuka peluang dirinya untuk maju.

Untuk maju, Gatot Nurmantyo harus mendapat dukungan dari sejumlah partai agar bisa menjadi calon presiden di Pemilu 2019.

Mantan Panglima TNI itu minimal harus mendapat dukungan dari gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Saat ini, Gatot hanya mengandalkan sejumlah kelompok relawannya.

Sementara itu, Demokrat, PKB dan PAN belum menentukan sikap untuk Pilpres 2019. Namum ketiga partai disebut-sebut menjadi partai politik yang akan membentuk poros ketiga.

Jumlah kursi ketiga partai mencukupi untuk mengajukan calon presiden. Demokrat memiliki persentase suara 10,2 persen atau kursi 10,9 persen, PAN (suara 7,7 persen/kursi 8,8 persen), dan PKB (suara 9,0 persen, kursi 8,4 persen). Namun sampai saat ini belum ada perkembangan berarti terhadap kemunculan poros ketiga.

PAN-PBB Belum Mau Gabung

PAN dan PBB ternyata belum mau merapat ke Sekber Gerindra-PKS. Apakah ini sinyal terbentuknya poros ketiga?

“Bergabung itu dalam konteks apa? Menjadi bagian yang ikut aktif, mengelola Sekber tersebut, ya tentu itu kan membutuhkan keputusan politik,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Sekjen PAN itu mengatakan partainya tidak bergabung dengan Sekber Gerindra-PKS. PAN baru akan mengambil keputusan soal sikap politik setelah menggelar rakernas. “PAN baru akan mengambil keputusan dalam rakernas 2018. Mudah-mudahan rakernas bisa kita tuntaskan agar arah pilpres kita pada 2019 bisa diketahui oleh publik,” ujar Eddy.

Di sisi lain, PAN juga beberapa kali tak diajak dalam pertemuan parpol-parpol pro-Jokowi. Terakhir, saat sekjen-sekjen parpol pro-Jokowi bertemu Seskab Pramono Anung, PAN tak diundang.

Setali tiga uang dengan sikap PAN, PBB emoh disebut sebagai bagian dari Sekber Gerindra-PKS. Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya tak tahu-menahu soal pembentukan sekber tersebut.

“Kami nggak tahu ada peresmian kantor Sekber, tiba-tiba sudah ada meme yang beredar di media sosial bahwa (PBB) ada di peresmian dan kami nggak tahu. Saya bingung ini, gimana ini,” ucap Yusril di markas besar PBB, Jalan Raya Pasar Minggu Km 18 No 1B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

Yusril menyatakan PBB belum bersikap untuk Pilpres 2019. Namun semua bisa berubah andai ada pembahasan. Dalam logo Sekber, tercantum PAN juga. Waketum PAN Hanafi Rais saat itu hadir.

“PBB sebenarnya belum terlibat dalam koalisi empat partai itu. Tapi tergantung dari bagaimana hasil musyawarah nanti. Mudah-mudahan di sekber ini belum dicantumkan lambang PBB. Biar tidak ada klaim sepihak,” ucap dia.

Sementara itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkap hasrat PAN untuk bergandengan tangan. Mendukung Jokowi atau tidak, PAN, kata Cak Imin, ingin bersama PKB.

“Ya pasti, PAN yang sama-sama hari ini ingin bersama, apa pun polanya,” kata Cak Imin di kantor pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5/2018).

Ada juga Partai Demokrat yang terang-terangan ingin membentuk poros ketiga. PD menilai gagasan poros ketiga bisa jadi solusi terbaik agar ‘perang’ di antara dua kubu ini bisa teredam.

“Tampaknya poros ketiga dalam pemilu yang akan datang bukan lagi sekadar urusan kekuasaan. Tapi menjadi soal urusan menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan yang lebih tajam,” ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Senin (7/5).

Posisi PAN dan PBB masih terbuka. PKB, meski menyatakan mendukung Jokowi, masih membuka peluang untuk berbagai kemungkinan selama Cak Imin mendapat tiket pada Pilpres 2019. Sedangkan PD buka-bukaan menginginkan poros ketiga.(mb/cnn indonesia/detik)

Pos terkait