Berseteru dengan PKS, Fahri Hamzah Enggan Maju Caleg

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku enggan kembali maju sebagai anggota DPR maupun DPD pada pemilihan legislatif 2019. Fahri berdalih dia ingin fokus menghadapi perseteruan dengan pengurus pusat Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini dipimpin oleh Muhammad Sohibul Iman.

“Saya tidak akan maju menjadi anggota DPR atau DPD atau jabatan elected official yang dipilih rakyat pada periode yang akan datang karena saya ingin fokus dulu sebagai pribadi, saya ingin menyelesaikan apa yang saya hadapi,” kata Fahri saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (17/7).

Read More

Fahri yang dipecat dan tetap tidak diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS telah menggugat hal melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menang hingga tingkat banding. Meski begitu dia tetap diminta mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR. Fahri pun sebenarnya ingin berdamai dengan partai yang membawanya ke kursi tinggi DPR RI tersebut.

“Tapi rupanya nggak kejadiannya. Malah terjadi perusakan di dalam partai dengan memecat orang-orang yang bertemu saya dengan Ustaz Anis,” lanjut Fahri.

PKS Bisa Tamat

Fahri menyatakan meski dia tidak akan meramaikan bursa pemilihan anggota legislatif, dia juga tak bakal hengkang dari PKS. Dia menyatakan ingin membenahi kepengurusan inti PKS saat ini yang dianggap sudah melenceng.

Fahri menyatakan DPP PKS diam-diam telah mengkhianati rakyat dengan menyuruh calon anggota legislatif menandatangani surat pengunduran diri dini sewaktu-waktu. Fahri menganggap hal itu telah merampas hak rakyat atas wakilnya di parlemen dan melanggar undang-undang.

“Saya akan menyelesaikan ini dulu dengan PKS, mengembalikan PKS ke jalan yang benar. Kalau tidak, pasti PKS-nya enggak lolos ambang batas karena ini pun saya dengar orang mundur banyak, kemungkinan bisa enggak nyalon nih,” ujar Fahri.

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini menyatakan praktik seperti itu belum pernah terjadi di PKS. Fahri bahkan memperkirakan jika hal itu tidak dicarikan jalan keluarnya, maka menurut dia nasib PKS bakal berakhir.

“Mungkin ini lah, umur PKS 20 tahun selesai tahun ini lah. Kan kita dulu deklarasi 1998, ini 2018, mungkin ini. Innalillahi wa innailaihi rajiun,” ujarnya.

Perseteruan antara Fahri dan PKS bermula ketika Anis Matta lengser dari posisi Presiden PKS digantikan oleh Sohibul Iman. Dewan Pimpinan Pusat PKS lantas memutuskan memecat Fahri.

Fahri menentang keputusan itu dan menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan memenangkan gugatan Fahri. Meski PKS mengajukan banding, mereka tetap kalah dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar.

Setelah itu, Fahri lantas melaporkan Sohibul sebagai pribadi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Setelah tarik ulur dan berjanji akan mencabut laporannya, ternyata Fahri batal melakukan hal itu. Dia beralasan sejawatnya banyak yang didepak dari DPR dan kepengurusan inti partai oleh keputusan rezim Sohibul.

Fahri beralasan pencopotan sejawatnya dari keanggotaan DPR oleh partai tidak bisa hanya berdasarkan kehendak pemimpin partai. Dia juga mengkritik karena para bakal caleg dari PKS disodorkan surat perjanjian bersedia dicopot sewaktu-waktu jika terpilih.

Alhamdulillah Tetap Solid

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menyebut partainya hingga saat ini masih solid. Ia membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyebutkan bahwa umur PKS akan selesai pada tahun ini.

“Alhamdulillah, hingga kini PKS tetap solid dan optimis menghadapi Pemilu 2019. Banyak kader dan tokoh daerah dan nasional yang saat ini sedang proses menyelesaikan syarat-syarat daftar pencalegan dari PKS,” jelas Pipin, Selasa (17/7).

Menurut Pipin dirinya heran dengan sikap Fahri Hamzah yang terus menyerang PKS, padahal sudah dipecat dari keanggotaan PKS. Termasuk kritik Fahri soal edaran dari PKS terkait surat pengunduran diri bertanggal kosong yang menjadi syarat bagi para bakal calon anggota legislatif PKS.

Pipin menegaskan syarat tersebut merupakan salah satu yang harus diikuti setiap bakal caleg yang maju melalui PKS. Syarat-syarat tersebut guna menunjukkan kader PKS harus loyal dan total dalam melayani rakyat.

“Berpolitik dan menjadi caleg itu butuh kedewasaan, kematangan, dan harus selesai dengan diri dan keluarganya. Apalagi kami sebagai partai kader memiliki kriteria caleg yang ketat dan harus siap totalitas melayani rakyat,” ucap Pipin.

Pipin menambahkan semua partai punya aturan, kode etik, dan fatsun yang harus diikuti. Bila tak mau, PKS mempersilakan setiap individu untuk memilih jalan lain di luar PKS. “Pilihannya apakah kita mau menaatinya atau memilih pisah mencari yang lain. Kami hargai hak masing-masing individu,” tegasnya. (mb/cnn indonesia)

Related posts