Golkar: Yang Amburadul itu Fadli Zon, Dasar Analisisnya Suuzan

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pemerintahan amburadul selama 4 tahun kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Partai Golkar menyebut analisis Fadli yang kacau.

“Yang amburadul itu dasar pijakan analisis Fadli Zon dalam melihat kinerja pemerintahan Jokowi. Fadli Zon itu tidak memiliki pijakan analisisnya kecuali dasarnya itu suuzan atau berburuk sangka kepada pemerintahan Jokowi,” kritik Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Senin (22/10).

Bagi Ace, Fadli pasti terus berpikir jelek tentang Jokowi. Meski demikian, Ace tak terlalu menganggap klaim Fadli soal pemerintah amburadul.

“Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi sebaik apapun pasti akan dinilainya negatif,” cetus Ace.

Bacaan Lainnya

“Kami tidak membutuhkan pengakuan Fadli Zon. Yang kami butuhkan adalah penilaian dan kepuasan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi bekerja untuk rakyat,” tegas dia.

Fadli Zon menyebut masih banyak kekurangan pada empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla (JK). Dia juga menyebut pemerintahan saat ini amburadul.

“Kekurangan banyak saya kira ya, kalau kekurangan sih banyak banget, di mana-mana terjadi kekurangan, harga-harga naik, daya beli lemah, kemudian masyarakat setiap kali saya tanya di mana-mana hidup ini makin susah atau makin mudah, pada umumnya mengatakan hidup ini makin susah,” ujar Fadli.

Tak Cuma Nyinyir

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, tak khawatir dengan survei tim internal pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin menurun lantaran banyak diterpa isu ekonomi.

Alih-alih takut kalah, Asrul justru mengingatkan selama ini cara kampanye yang dilakukan tim Prabowo-Sandi hanya mengkritisi tanpa menawarkan kebijakan alternatif.

“Kami yakin gini, cara kampanye Prabowo-Sandi itu hanya kritik, hanya nyinyir, tidak ada tawarkan kebijakan alternatif,” kata Asrul ditemui di kawasan JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10) malam.

Meski saat ini isu ekonomi tengah merundung Jokowi dan mungkin cukup mengancam elektabilitasnya, Arsul mengatakan pihaknya tak merasa takut atas kritik kubu Prabowo.

“Karena (tim Prabowo-Sandi) enggak ada tawarkan alternatif dan hanya nyinyir. Mereka juga tidak akan naik (elektabilitasnya). Dan, kami sendiri melihat survei itu ya bukan sesuatu yang final ya. Memang naik turun dipengaruhi keadaam, tapi bukan acuan,” kata politikus PPP tersebut.

TKN Jokowi Minta Kubu Prabowo Tak Cuma NyinyirPrabowo Subianto akan bertarung dengan Presiden petahana RI Joko Widodo dalam ajang Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Tak hanya soal tim Prabowo-Sandi yang menurut Asrul hanya nyinyir, dia juga menjelaskan soal pencairan dana kelurahan. Sandi sebelumnya sempat mengkritisi soal pencairan dana kelurahan itu.

Meski mengapresiasi, Sandi mengatakan masyarakat sejatinya bisa menilai memang ‘ada udang di balik batu’ saat dana kelurahan itu dikucurkan.

Tak hanya Sandi, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak bahkan menyebut dana kelurahan ini bukan membantu, justru menghina dan merendahkan martabat masyarakat.

Terkait kritikan itu, Arsul justru mempertanyakan apakah lebih baik Jokowi diam saja dan membiarkan negara mandek tak berjalan agar tak disebut sekedar pencitraan atau upaya meraih suara.

“Dilihat oleh yang di luar sebagai sebuah kepentingan politik, di mana pun kalau petahana nyapres semua kebijakan pasti dianggap begitu, terus harus diam saja? Enggak ambil kebijakan? Negara ini mandek dong,” kata Asrul.

Lagi pula, kata Asrul, dana kelurahan sejatinya telah melalui proses perimbangan. Tak hanya itu, pencairan dana kelurahan itu sendiri merupakan proses aspirasi dari tingkat pemerintah kota yang memang meminta adanya dana kelurahan yang dicairkan.

“Dan karena memang selama ini aspirasi dari kelurahan itu baru masuk sekarang,” kata dia.

Secara terpisah, Wali Kota Bogor yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto, mengakui dana kelurahan merupakan hasil curhat pemimpin-pemimpin pemerintahan kota saat beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Pada pertemuan antara presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli lalu, Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat,” kata Bima seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/10).

Bima menerangkan bahwa dirinya bersama Syarif Fasha kala itu menjelaskan kepada Jokowi bahwa kebutuhan daerah perkotaan soal bantuan dana terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, dan kewenangan pemeliharaan jalan.

“Serta permohonan dana untuk kelurahan,” ujarnya menegaskan.

Bima mengatakan para wali kota menyampaikan kepada presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Atas dasar itu, sambungnya, perlu penambahan daya agar para pemerintah kota bisa mengelola tren urbanisasi dengan baik.

“Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah mendengarkan curhatan dari para wali kota. Presiden langsung merespon untuk memberi anggaran khusus yakni dana kelurahan. (mb/detk/cnn indonesia)

Pos terkait