Insiden Bendera Tauhid Disebut Alihkan Fokus Pilpres 2019

Metrobatam, Jakarta – Insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU di Garut disebut telah mengubah fokus dalam tahapan Pemilu 2019.

“Itu akan merugikan kita sebagai warga bangsa yang sudah sulit menapaki tahapan pemilu yang tidak mudah ini, tapi justru konsentrasi fokus dialihkan ke sesuatu yang sama sekali tidak signifikan,” kata Peneliti Senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro usai acara ‘Menjaga Keutuhan Bangunan Kebangsaan Kita’, di Mercure Hotel, Kamis (1/11). .

Kejadian itu menurut Siti juga menunjukkan kurang dewasanya masyarakat dalam menjaga harmoni. Dia mempertanyakan alasan bendera itu dibakar.

Bila pun tidak suka, lanjutnya, seseorang bisa melipat saja bendera itu kemudian dimasukkan dalam tas. Hal itu tak akan berbuntut panjang berupa kesalahpahaman di antara masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Ini sebetulnya berkaitan dengan kedewasaan kita dalam merespons hal-hal yang mengandung apakah ada sensitivitas, sifatnya nanti mendorong konflik di antara komunitas dan masyarakat. Lalu dipikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu yang berdampak luas,” tutur dia.

Padahal, menurut Siti, kedewasaan ini begitu penting di Indonesia yang hidup dengan latar belakang penduduk yang majemuk. Apalagi, Indonesia akan menghadapi musim pemilu tahun depan.

Untuk menangkal perpecahan, Siti mengatakan bahwa Indonesia butuh transfer ilmu dari pemuka-pemuka agamanya. Khusus untuk umat Islam, dia berharap para dai terus menyalurkan akidah agar umatnya tak emosional dan sarkasme.

“[Pemimpi bangsa harus] memberikan tauladan konkret bukan hanya kosa kata saja, bukan umbul-umbul, MoU agar dilihat oleh media. Tapi adalah day to day keteladanan untuk dicontoh oleh masyarakat. Kita kering tauladan,” kata dia.

Tanpa keteladanan ini, Siti menilai riak-riak perpecahan akan terus mengancam Indonesia. Bangsa ini, kata dia, juga harus senantiasa mengingat betul jati dirinya.

“Dari dulu kita adalah rakyat yang punya keadaban, punya nilai nilai fondasi dan ini yang harus kita depankan,” katanya.

Penegakan Hukum Sudah Dilakukan

Polri mempertanyakan maksud massa yang akan menggelar Aksi Bela Tauhid 211 besok. Polri menegaskan kasus bendera hitam berkalimat tauhid, yang dinilai pihaknya sebagai bendera ormas terlarang Hizbur Tahrir Indonesia (HTI), telah selesai.

“Bahwa semuanya sudah clear. PBNU sama Muhammadiyah sudah bikin rilis juga, sudah islah. Tuntutan penegakan hukum sudah dilakukan, dua-duanya (pembawa dan pembakar bendera) diproses. Sekarang tuntutannya apa?” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).

Menurut Setyo, tak perlu lagi ada kegiatan yang memobilisasi massa. Setyo kembali mempertanyakan tujuan Aksi 211 diadakan.

“Menurut saya, sudah tidak perlu lagi ada unjuk rasa. Kalau ada unjuk rasa lagi, perlu dipertanyakan tuntutan mereka apa. Menurut saya nggak ada lagi, kecuali mereka ada agenda lain yang mereka mau mainkan,” kata Setyo.

Untuk diketahui, Aksi Bela Tauhid 211 akan dipusatkan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (2/11). Aksi diselenggarakan setelah massa menjalankan salat Jumat di Masjid Istiqlal.

Setelah salat, massa akan melakukan long march ke depan Istana untuk menyampaikan tuntutan.

Jubir FPI Slamet Maarif mengatakan pihaknya menjelaskan pihaknya menuntut dua hal, yaitu pengakuan pemerintah terkait bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar di Hari Santri Nasional (HSN), Garut, Jawa Barat, adalah bendera tauhid serta meminta aparat penegak hukum bertindak adil dan mengusut aktor intelektual yang membuat insiden pembakaran terjadi.

“Kita juga mendesak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Baik pembakar bendera tauhid yang merupakan bagian penoda agama ataupun aktor intelektual yang selama ini menyerukan mendoktrin, mengarahkan untuk memusuhi bendera tauhid, memusuhi panji-panji Rasulullah,” ujar Slamet.

Sementara terkait seputar insiden pengibaran bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid yang diduga milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor DPRD Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (26/10) pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan.

“Itu masih ditangani ditangani Polres [Poso]. Statusnya masih dalam lidik [penyelidikan],” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Besar Hery Murwono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/11).

Saat ditanya terkait jumlah pihak yang telah diperiksa, ia mengaku belum tahu. Hery menyebut pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Polres Poso mengenai hal tersebut.

Ia pun menegaskan kembali bahwa polisi masih melakukan penyelidikan dan menyusun profil seputar insiden tersebut. “Masih dalam lidik, masih dalam rangka profiling,” imbuhnya. (mb/cnn indonesia/detik)

Pos terkait