Istana: Presiden Jokowi Respons Positif Usulan BPIP soal Kabinet Zaken

Metrobatam, Jakarta – Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kabinet zaken jika terpilih di periode 2019-2024. Jokowi dikabarkan menyambut positif usul tersebut.

“Saya kira Bapak Presiden memberikan respons yang positif (usulan BPIP soal kabinet Zaken). Tapi apapun alasannya namanya juga usulan, karena itu menjadi kewenangan presiden, jadi sah-sah saja,” ujar Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Kamis (9/5/2019).

Apalagi, kata Ngabalin, usulan itu datang dari Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif. Menurut dia, wajar jika Jokowi menjadikan usulan tersebut sebagai salah satu pertimbangan terbaik.

“Itu usulan, saran, masukan dari orang-orang terbaik, orang-orang yang terpandang,orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, yang sekelas Pak Syafii Ma’arif itu kan tidak diragukan dari sisi kapasitasnya, kapabilitasnya, intelektualnya, sebagai seorang mantan pemimpin organisasi Islam terbesar di negeri ini tentu saja kan sesuatu yang bagus,” katanya.

Bacaan Lainnya

Ngabalin pun memastikan jika Jokowi selalu memperhatikan usulan dari orang-orang baik di sekitarnya. Namun, ia menegaskan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Presiden itu kan selalu beliau memperhatikan, bahwa beliau melaksanakan atau tidak itu menjadi kewenangan mutlak pribadi sebagai hak perogratif presiden,” tuturnya.

Kabinet zaken adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu. Meski demikian, Syafii menerangkan kabinet zaken yang dimaksud dirinya terdiri dari para ahli dan diperbolehkan dari kalangan politisi. Namun, lanjut dia, politikus tersebut ditentukan Jokowi, bukan dari parpol.

“Kabinet yang terdiri dari orang orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang tapi beberapa orang, presiden yang menentukan. Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya,” ujar Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

TKN Dukung Usulan Kabinet Zaken

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendukung usulan pembentukan kabinet zaken jika sang capres petahana kembali terpilih di periode 2019-2024. Usul tersebut datang dari anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif.

“Setuju 100 persen. Kami sejalan dengan pendapat Wanrah BPIP Kiai Syafii Maarif terbentuknya zaken kabinet dan memegang prinsip presidential prerogative rights,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate, kepada wartawan, Kamis (9/5/2019).

Kabinet zaken adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu. Meski demikian, Syafii menerangkan, kabinet zaken yang dimaksudkannya terdiri atas para ahli dan diperbolehkan dari kalangan politisi. Namun, lanjut dia, politikus tersebut ditentukan Jokowi, bukan dari parpol.

Johnny, yang merupakan Sekjen NasDem, pun berbicara soal kesiapan kader partainya membantu Jokowi. Menurut dia, banyak kader NasDem yang memiliki kecakapan untuk masuk ke jajaran kabinet.

“Ada banyak kader NasDem yang loyal dan kompeten yang jika dibutuhkan oleh presiden terpilih nanti akan selalu siap mengabdi penuh waktu sebagai pembantu presiden,” ucap Johnny.

Sementara itu, juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily berbicara soal hak prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet. Ia tak secara gamblang menyatakan setuju soal kabinet zaken.

Ace berpandangan banyak politisi yang memiliki kemampuan profesional sesuai dengan bidangnya. Menurut politikus Golkar itu, peran parpol patut dipertimbangkan dalam menjalankan pemerintahan.

“Soal zaken kabinet, kami berpandangan bahwa dari kalangan politisi atau partai politik juga banyak yang memiliki kompetensi dan profesionalitas sesuai dengan bidangnya,” kata Ace.

“Bagi kami, peran partai politik juga penting untuk dipertimbangkan sebagai pilar utama dalam memberikan dukungan bagi pemerintahan yang efektif,” imbuh dia. (mb/detik/cnn indonesia)

Pos terkait