PAN-Demokrat Akan Beri Apa ke Jokowi?

Metrobatam, Jakarta – Isu bergabungnya PAN dan Partai Demokrat (PD) ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sedang ditimang. Koalisi Jokowi mau menerima tergantung pemberian dari PAN-PD.

Isu ini mencuat setelah Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbincang dengan Jokowi di Istana Negara dalam kesempatan terpisah. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin juga sempat ‘menggoda’ PAN dan PD untuk bergabung ke koalisi.

Belakangan, Demokrat sendiri melakukan manuver-manuver politik pasca pertemuan AHY-Jokowi. Tak heran, jika manuver tersebut bikin ‘panas’ hubungan Demokrat dan BPN Prabowo-Sandi.

Pasca pencoblosan, manuver yang dilakukan elite PD yang paling kentara yakni mempertanyakan soal klaim kemenangan Prabowo Subianto 62%. Wasekjen PD Andi Arief berkicau di Twitter soal ‘setan gundul’ yang memberi masukan ‘sesat’ soal klaim kemenangan 62% itu.

Bacaan Lainnya

Lain Demokrat, lain pula cara manuver PAN ‘merapat’ ke koalisi Jokowi. Waketum PAN Bara Hasibuan sempat berbicara soal reposisi partai seusai perbincangan Zulkifli dan Jokowi. Meski hal itu sudah dibantah Sekjen PAN Eddy Soeparno dengan mengatakan partai berlambang matahari putih itu setia bersama Prabowo-Sandiaga.

Sekjen NasDem Johnny G Plate menanggapi isu bergabungnya PAN-PD ke koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dia mengatakan KIK tengah mempertimbangkan hal tersebut.

“Itu rahasia internal kami dengan presiden nanti. Kami akan menjawab itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Tergantung, apa yang diberikan. Tergantung itu,” kata Johnny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Johnny kemudian berbicara soal susunan kabinet Jokowi di periode kedua. Ia mengatakan KIK mendorong kabinet yang berisikan para ahli.

Dia menegaskan KIK selalu membuka ruang kerja sama politik kepada siapa pun. Menurut Johnny, membangun bangsa harus dilakukan bersama-sama.

“Untuk portofolio kabinet kan kita ingin kabinet yang ya, kita sebut saja ahli ya. Kompeten, yang bisa membangun koordinasi yang kuat. Itu kan sangat tergantung siapa orangnya. Kalau orangnya nggak bener ya, jangan,” sebut dia.

“Saya kan dari awal sudah bilang, kita membuka ruang kerja sama politik, apakah itu di dalam atau luar kabinet. Kami membangun kerja sama politik. Kalau di kabinet itu keputusan presiden, harus kita hormati. Jangan maksa-maksa presiden, jangan maksa program-programnya ke presiden, karena programnya sudah jelas,” tegas Johnny. (mb/detik)

Pos terkait