TNI: Ibu Kota Baru Harus Tangkal Rudal hingga Senjata Kimia

Metrobatam, Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan kekuatan militer dalam sistem pertahanan di ibu kota Indonesia yang baru harus mampu mengantisipasi ancaman kejahatan siber hingga serangan senjata kimia.

Penangkal serangan udara dan rudal juga mesti dibangun dalam sistem pertahanan di ibu kota baru.

Menurutnya, konsep pertahanan di ibu kota Indonesia yang baru harus dipersiapkan dengan matang. Tujuannya jelas, untuk mengantisipasi situasi darurat perang.

“Gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman. Pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber, serta ancaman chemical biology dan radio aktif, dan nuklir,” kata Hadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11).

Bacaan Lainnya

Dia menyatakan bahwa pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak. Sejumlah hal pun harus menjadi perhatian di bidang pertahanan seperti pemberlakuan Air Defence Identification Zone (ADIS), serta restricted and prohibited area atau daerah terbatas dan terlarang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

Tidak ketinggalan, ucap Hadi, ibu kota baru nantinya juga harus memiliki jalur yang dekat untuk mobilisasi kekuatan militer sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi orang-orang atau tamu negara penting.

“Memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat laut udara,” ujarnya.

Hadi mengatakan dalam rangka relokasi personel TNI ke ibu kota baru yang direncanakan di Provinsi Kalimantan Timur, maka konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara.

Menurut dia, di lokasi tersebut juga akan dibangun Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR/DPD, gedung kementerian atau lembaga negara, serta gedung kedutaan besar sejumlah negara.

Ibu Kota Baru Juga Pusat Bisnis

Presiden Jokowi mengatakan ibu kota baru nantinya tak hanya sebagai pusat pemerintahan tapi sebagai pusat bisnis. Lokasi ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, akan disiapkan menjadi pusat para orang-orang berbakat.

“Ibu kota negara bukan hanya kota pemerintahan. Kota baru juga kota bisnis. Tetapi bisnis yang bebas emisi, atau industri yang bebas emisi yang mempekerjakan orang kelas dunia. Google Global Talent akan ada di sana,” kata Jokowi saat menyampaikan pidato pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2019, di JIExpo Kemayoran, Rabu (6//11)

Ia mengatakan akan mengundang para sumber daya manusia Indonesia berbakat yang berkiprah di luar negeri atau diaspora untuk kembali ke Indonesia.

“Diaspora kita akan pulang dan menarik orang hebat dunia untuk tinggal di sini. Hal ini akan terjadi jika kota ini sediakan lapangan kerja yang berkelas,” katanya.

Selain itu, Jokowi mengatakan di ibu kota baru juga sediakan suasana dan pelayanan yang berkualitas kelas dunia antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Kota yang sangat sehat dan ramah lingkungan. Kota yang hidup menyenangkan dan ramah. Kota yang compact dan humanis, pelayanan publik yang lengkap dan berkualitas. Ini harus kita rancang secara baik sejak awal,” katanya.

Jokowi juga mengatakan ibu kota baru bisa memberi contoh untuk menjawab permasalahan dunia. “Ibu kota negara baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia,” katanya.

“Mimpinya memang harus tinggi. Dubai, the happiest city on the earth, ibu kota negara baru the best on earth, the cleanest city, the most innovative city dan the most-most lainnya. Kita memang harus meng-install sistem baru di kota ini. Jangan hanya pindah lokasi saja. Bukan,” tegas Jokowi.

Ia juga mengingatkan pindah ibu kota baru tak hanya soal fisik dan sarana kelas dunia, tapi perlu penyesuaian segala hal manusia yang ada di sana seperti pindah sistem, pindah budaya, pindah budaya kerja, dan pindah pola pikir.

“Ini yang kita harapkan. Sekali lagi jangan hanya pindah tempat namun pindah sistem. Ganti sistem dan pindah budaya kerja. Ubah budaya kerja dan terpenting pindah pola pikir dan mindset,” katanya.

Mantan wali kota solo ini mengatakan pembangunan ibu kota baru hanya sebagian kecil kebutuhan infrastruktur di Indonesia. “Kita tahu tahun depan anggaran infrastruktur naik dari Rp420 triliun tahun 2019 menjadi Rp430 triliun tahun 2020. Gede banget ini duit semuanya Rp 430 triliun,” katanya. (mb/cnn indonesia/cnbc indonesia)

Pos terkait