Terkait Protes Masyarakat, Istana: Petani Tuban Belum Paham Tujuan Bangun Kilang Minyak

Metrobatam, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan protes masyarakat atas pembangunan kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jenu, Tuban, Jawa Timur, karena mereka belum memahami tujuan pembangunan kilang tersebut.

“Jadi ada mungkin masyarakat yang belum paham itu (pembangunan kilang minyak), jadi kita akan memberikan pemahaman semakin baik,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (23/12).

Moeldoko mengatakan pembangunan kilang minyak merupakan salah satu kepentingan nasional. Pembangunan kilang itu, katanya, bukan hanya kepentingan perorangan atau perusahaan.

“Tapi kita bicara tentang kepentingan nasional dan pride sebuah bangsa,” ujar dia.

Bacaan Lainnya

Mantan panglima TNI itu menyadari terjadi komunikasi yang belum tuntas kepada masyarakat sekitar proyek pembangunan kilang itu, sehingga masih terdapat petani yang menolak.

“Saya pikir ini persoalan yang cukup lama berhenti. Bisa juga terjadi stagnan dalam berkomunikasi. Tapi yakin lah bahwa persoalan itu enggak terlalu sulit untuk dikomunikasikan” tuturnya.

Sebelumnya, tiga petani di Tuban, Jawa Timur, diamankan oleh pihak kepolisian setelah melakukan aksi protes penolakan kilang bersamaan dengan kunjungan Jokowi ke lokasi pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jenu, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12).

Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan YLBHI-LBH Surabaya Mohammad Soleh mengatakan tiga orang tersebut diketahui bernama Wawan, Mashuri, dan Basori.

“Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak,” kata Soleh, Minggu (22/12).

Soleh menyebut penahanan itu terjadi saat tiga warga itu akan membentangkan spanduk penolakan kilang minyak TPPI, bertuliskan “Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan”.

Aksi tersebut tak berlangsung lama karena polisi kemudian merampas spanduk, menyita ponsel seorang warga dan memaksa isi gambar dan video dokumentasi dihapus.

Soleh menilai tindakan polisi atas ketiga petani itu merupakan pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh negara.

Sementara itu, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mengatakan aksi protes pembangunan kilang minyak Grass Root Refinary Tuban. Kilang itu akan dioperasikan oleh Pertamina dan investor Rusia, Rousneft.

Wahyu menyebut aksi penolakan warga sebenarnya sudah terjadi sejak setahun terakhir. Selama itu pula, mereka disebut terus mengalami berbagai ancaman dan intimidasi. Kini, Wahyu menyebut upaya melebar menjadi kriminalisasi.

“Namun pada beberapa waktu terakhir ini tingkat tekanan kepada warga penolak cukup tinggi,” kata Wahyu. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait