Alami Kerugian Besar Akibat Banjir, Pengusaha Mal Mau Ketemu Anies

Metrobatam, Jakarta – Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini, Senin (13/1/2020). Surat tersebut berisikan permintaan pertemuan antara Anies dengan Hippindo untuk melaporkan beberapa kerugian yang ditanggung pengusaha saat banjir besar melanda Jakarta beberapa hari yang lalu.

“Kita cuma mau ketemu untuk melaporkan dampak banjir ke industri offline. Kita kan offline. Industri offline ini ada beberapa mal yang masih tutup. Sehingga kita minta kebijaksanaan dari Pak Gubernur,” kata Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah kepada detikcom, Minggu (12/1/2020).

Budiharjo menuturkan, anggota Hippindo mengalami kerugian besar karena berhentinya aktivitas ritel ketika banjir dan pascabanjir. Bahkan, menurutnya, omzet para pengusaha turun 50% di bulan Januari ini.

“Omzetnya turun 50%,” ungkap pria yang akrab disapa Budi tersebut.

Bacaan Lainnya

Selain kerugian, Budi juga membeberkan beberapa hal lain yang akan disampaikannya ke Anies.

“Kita kasih tahu saja tenant kita ada berapa, anggota ada berapa. Kalau di 3 mal yang terdampak tutup totalnya 100 brand. Tapi kita nggak konsentrasi di 3 mal yang tutup. Jadi pertemuan kita untuk membahas banyak sekali yang tutup di tanggal 1 Januari itu. Kita kan nggak hanya di mal, di pinggir jalan juga ada. Begitu juga di Bandara Halim banyak yang tutup. Karena banjir ya nggak bisa jualan restoran-restoran di situ. Itu yang kita fokuskan, jadi nggak hanya di 3 mal yang tutup itu,” terang Budi.

Ia mengungkapkan, ada tiga mal di Jakarta yang menanggung dampak banjir terparah, yakni Mal Cipinang Indah, Mal Taman Anggrek, Lippo Mal Puri.

“Total yang terkena banjir, aksesnya hampir semua di Jakarta kena imbas. Kalau yang sampai tutup itu Taman Anggrek, Cipinang, dan Lippo Mal Puri,” paparnya.

Untuk Lippo Mal Puri sendiri sudah buka pada 6 Januari 2020 lalu. Sedangkan, Mal Cipinang Indah dan Mal Taman Anggrek masih tutup hingga saat ini.

Budi menegaskan, pihaknya tak menuntut ganti rugi kepada Anies. Lantas, apa yang diminta Hippindo?

Budi mengungkapkan, Hippindo hanya ingin bertemu secara langsung dengan Anies untuk melaporkan dampak yang diderita pengusaha ketika banjir dan pascabanjir.

“Iya pertama saya mau meluruskan. Sebenarnya bukan menuntut. Kita cuma mau ketemu untuk melaporkan dampak banjir ke industri offline,” jelas Budi.

Menurutnya, banjir kemarin sudah cukup merugikan dan memberikan kesulitan pada anggota Hippindo. Sehingga, jika bertemu dengan Anies nanti pihaknya akan meminta kebijaksanaan Anies dalam hal kebijakan Pemprov DKI yang berkaitan dengan jalannya kegiatan usaha mereka.

“Harapannya supaya Pak Gubernur meringankan kami dengan beberapa Perda yang kami usulkan untuk direvisi bisa dipercepat. Karena hal-hal tersebut juga membuat kami kesulitan. Ini kan kami lagi susah semuanya. Ditagih-tagih yang enggak-enggak ya mending kita bicara,” tegas pria yang akrab disapa Budi tersebut.

Ia membeberkan, ada dua regulasi di DKI yang dinilai memberatkan pengusaha, yakni Pergub Nomor 142 tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat dan Perda Pemprov DKI Jakarta nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

“Contoh Perda kantong plastik yang diberlakukan bulan Juli. Lah orang abis kebanjiran gini, kami minta ditunda mungkin setahun. Karena kami butuh waktu. Lalu Perda reklame dalam ruangan. Masa kami meletakkan foto produk ayam goreng masa kena pajak. Hal-hal ini yang kami minta kebijaksanaan Bapak Gubernur,” imbuh dia.

Meski hal-hal yang diminta pihaknya tak berkaitan dengan dampak banjir, menurut Budi keputusan Anies jika pro pengusaha dapat meringankan beban.

“Kami selaku asosiasi lebih mengutamakan solusi. Kalau hukum itu kan bukan dalam ranah kita. Ya kita berharap bersinergi dengan Pemda yang mana kita hidup bersama untuk menciptakan suasana yang maju,” pungkasnya. (mb/detik)

Pos terkait