Ketua DPRD Sebut Proyek Serapan Air Monas Kebohongan Publik

Metrobatam, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut rencana pembangunan lahan untuk serapan air dalam revitalisasi Monas adalah sebuah kebohongan publik.

Hal itu ia ungkapkan setelah meninjau langsung ke kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/1) kemarin.

“Eksekutif kan katanya mau buat serapan air. Saya melihat bawahnya malah dicor dan atasnya dikasih batu alam. Ini apa ? Itu kan kebohongan publik,” kata Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Atas dasar alasan itu, Prasetio pun memanggil para SKPD terkait untuk mencari kejelasan lebih lanjut. Hari ini sedang diadakan rapat pimpinan gabungan yang membahas khusus soal Monas.

Bacaan Lainnya

“Itu yang mau saya pertanyakan. Ini langsung ditindaklanjuti. Dan saya akan tanya itu buat serapan yang mana ya,” ujar politikus PDIP tersebut.

Selain soal tempat serapan,Prasetyo juga akan mengkritisi soal pemindahan pohon di Monas. Prasetio juga akan mengkritisi soal pemindahan pohon di Monas. Setidaknya, sebanyak 190 pohon disingkirkan demi revitalisasi Monas tersebut. Prasetio mengatakan setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup ada yang tidak beres dengan sistem penebangan pohon tersebut.

“Memotong pohon itu kan ada aturannya, ini juga sudah dilihat sama Dinas Lingkungan Hidup [enggak benar ini],” katanya.

Terakhir, Prasetio menanggapi permintaan Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal pemberhentian sementara proyek di Monas. Menurutnya wajar dengan pernyataan Mensesneg tersebut, karena memang revitalisasi adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Wajar karena kan pengelolannya Dewan Pengarah Menseneg. Harusnya (Anies) ada ajak ngobrol dulu. Ini kan langsung tindak lanjut,” kata Prasetio.

Ketua DPRD Duga Proyek Serapan Air Monas Kebohongan PublikBagian dari kawasan Monas yang digunduli untuk dilakukan revitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku bakal menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara proyek di Monas. Pasalnya, Anies belum mengantongi izin untuk menjalankan proyek revitalisasi tersebut.

“Ya karena jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk disetop dulu. Kita surati aja,” ujar Pratikno usai rapat bersama sejumlah kementerian di kantor Kemensetneg, Jakarta, Senin (27/1).

Pratikno menyatakan bakal mengirimkan surat itu ke Anies secepatnya. Ia sendiri telah menerima surat pengajuan izin dari Anies yang dikirim pada Jumat (24/1) lalu. Proses revitalisasi itu sendiri telah berlangsung sejak Desember tahun lalu, dengan kontraktor PT Bahana Prima Nusantara.

Proyek di Monas sempat mendapat teguran dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Komisi D DPRD Jakarta Rabu pekan lalu. Namun, saat dipantau pada Kamis, proyek tersebut tetap berjalan. Pada hari yang sama, kontraktor proyek revitalisasi Monas memastikan revitalisasi sudah berjalan 88 persen dengan target pengerjaan hingga Februari mendatang.

Pengerjaan revitalisasi Monas dilakukan di kawasan yang bersebelahan dengan lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) atau seberang Balai Kota DKI Jakarta.

DPR Minta Anies-Pratikno Tak Bikin Gaduh

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi meminta kegaduhan terkait proyek revitalisasi Monas di tengah publik dikurangi. Ia mengingatkan koordinasi antara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa dilakukan tanpa perlu menimbulkan kegaduhan.

Sebab kantor kedua pejabat publik itu berdekatan atau hanya dipisahkan oleh Monas. Kantor Menseneg berada di Jalan Majapahit di samping Istana Negara, sementara kantor Anies di Jalan Medan Merdeka Selatan.

“Kegaduhan di tingkat publik itu dikurangi. Ini Jakarta, pemerintah pusat sama pemerintah daerah ini hanya dipisahkan oleh Monas saja, semestinya tinggal jalan kaki,” kata Arwani dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mensesneg dan Sekretaris Kabinet (Seskab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/1).

Politikus PPP itu pun menyampaikan, Pratikno dan Anies seharusnya mengantisipasi polemik terjadi dengan menjalin koordinasi yang baik. Koordinasi itu bisa dilakukan karena Pratikno bersama Anies berada dalam Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

“Idealnya memang dari awal ada koordinasi yang lebih baik sehingga tidak muncul polemik di kemudian hari,” ucapnya. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait