Nyaris Rp 26 M, Demokrat Bongkar Anggaran Dinas Luar Negeri Gubernur Sumbar

Metrobatam, Padang – Interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, resmi diajukan oleh 15 anggota DPRD Sumbar. Interpelasi antara lain dipicu oleh seringnya orang nomor satu di Sumatera Barat itu melakukan perjalanan Dinas Luar Negeri (DLN).

Dalam catatan di lembaga legislatif tersebut, sepanjang dua tahun terakhir, Gubernur menghabiskan hampir Rp 26 Miliar guna keperluan perjalanan dinas luar negeri.

Bacaan Lainnya

“Tren-nya terus naik. Anggarannya juga melonjak tajam setiap tahunnya,” kata HM Nurnas, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Nurnas mengaku melihat tren kenaikan itu sejak 2017. Saat itu, anggaran perjalanan dinas Gubernur Sumatera Barat ke luar negeri tercatat sebesar Rp 2,1 Miliar. Anggaran ini berasal dari 5 dinas/instansi dan Sekretariat Daerah.

Di 2018, biaya perjalanan dinas Gubernur ke Luar Nageri membengkak menjadi Rp 15,2 Miliar. Angka ini merupakan angka di APBD Perubahan yang naik dari Rp12,9 (APBD sebelum perubahan). Di akhir tahun, budget ini terpakai atau terealisasi Rp 11,2 Miliar.

“Tahun 2019 lalu, anggaran perjalanan dinas gubernur ke luar negeri lagi-lagi membengkak tajam. Kalau 2018 hanya Rp 11,289,849,221, di tahun kemarin naik tiga miliar lebih, di mana angkanya menjadi Rp 14,6 Miliar,” kata dia.

Nurnas memperkirakan perjalanan dinas luar negeri Gubernur di Tahun 2020 ini angkanya tak jauh berbeda, meski sejauh ini ada satu dinas yang secara terang-terangan mengatakan memangkas anggaran.

“Baru satu dinas yang menyatakan memangkas anggaran, yakni DPMPTSP, dari Rp2 Miliar di tahun 2019, menjadi Rp 500 Juta. Namun itu hanya di APBD 2020, karena bisa jadi akan berubah dalam perjalanan di APBD Perubahan,” katanya.

“Bagaimana dengan dinas instansi lain? Kami belum bisa mencermati, karena penjabaran APBD baru diperoleh anggota dewan pada Februari atau Maret mendatang,” katanya lagi.

Menurut Nurnas, besarnya anggaran dan seringnya perjalanan luar negeri itulah yang menjadi alasan mengapa Demokrat sepakat dengan penggunaan hak interpelasi yang diinisiasi Partai Gerindra.

“Kita ingin kejelasan. Dengan anggaran yang begitu besar, apa yang diperoleh? Dampak apa yang dibawa ke masyarakat. Hal ini menjadi dasar kita mendukung interpelasi,” katanya.

Demokrat bersama Gerindra dan Fraksi Golkar sejauh ini menjadi pengusung interpelasi. Usulan secara resmi sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (21/1) kemarin.

Tercatat ada 15 anggota DPRD dari 3 Fraksi berbeda yang mengajukan usulan. “Usulan ini resmi kita ajukan. Sudah ditandatangani basah oleh 15 anggota DPRD (Sumbar),” kata Hidayat, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar. (mb/detik)

Pos terkait