Jokowi Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS, Pengamat: Sudah Tepat

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak setuju jika warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan ke Tanah Air. Sikap Jokowi dinilai tepat.

“Sebetulnya Pak Jokowi sudah benar. Awalnya saya akan bicara pemerintah jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, dan itu memang harus dianalisa benar mereka ini kucing atau macan. Tapi kalau Pak Jokowi sudah bilang, ya sudahlah, nggak usahlah,” kata pengamat terorisme yang juga Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, saat dihubungi detikcom, Rabu (5/2/2020).

Bacaan Lainnya

Namun menurut Noor Huda, ada hal-hal yang harus diperhitungkan pemerintah dalam mengambil sikap terkait para WNI eks ISIS. Pertama, Indonesia merupakan bagian dari Geneva Convention.

“Kita ini menjadi bagian dari masyarakat dunia yang ada namanya Geneva Convention itu, jadi orang tidak boleh menjadi stateless. Itu gimana, pendekatannya mau gimana, hitung-hitungannya mau gimana itu?,” ujar Noor Huda.

Dia mengatakan WNI eks ISIS itu memang telah mengambil sikap, melepaskan kewarganegaraannya dan memilih hijrah ke Suriah. Namun di sana, mereka tinggal di daerah yang tak bertuan dan bukan menjadi warga negara resmi Suriah.

“Di satu sisi, di negara kita ya (WNI) ini sudah melepas warga negaranya. Tapi pada saat bersamaan dia itu adalah, suka nggak suka, pernah jadi WNI walaupun dia menyatakan keluar atau macam-macam, paspornya dibakar,” ucap Noor Huda.

“Tapi kenyataannya (WNI yang bergabung dengan ISIS, red) tinggal di wilayah yang di mana no man’s land, bukan di wilayah negara resmi Suriah, tapi di negara namanya Rojava. Rojava itu negaranya Kurdi yang dibentuk oleh berbagai macam aliansi.” imbuh dia.

Noor Huda menerangkan kondisi yang terjadi di Rojava saat ini tak terlepas dari peristiwa demonstrasi besar-besaran menentang Presiden Suriah, Bashar al-Assad, pada 2011 silam. Eksistensi kelompok Kurdi, lanjut Noor Huda, ditopang Amerika Serikat.

“Jadi 2011, Suriah ada demo besar-besaran melawan Assad, Turki membuka perbatasannya lebar-lebar sehingga semua orang bisa datang dengan harapan Assad jatuh. Kemudian negara-negara yang punya pemahaman suni, dia mengirimkan bantuannya ke pemberontak dengan harapan si Assad jatuh juga. Jadi terjadilah perang berbagai macam kepentingan di regional itu, jadi terjadi proxy,” terang Noor Huda.

“Kemudian kan China, Rusia tetap mendukung si Assad. tapi tetap ada kelompok kecil namanya Kurdi, yang sejak awal itu memang selalu ingin bikin negara sendiri. Itu dibantu terutama oleh Amerika, bikinlah negara namanya Rojava,” sambung dia.

Noor Huda selanjutnya menuturkan Rojava tak mengantongi pengakuan sebagai negara yang berdaulat oleh PBB. Kondisinya saat ini, Amerika juga memutuskan tak lagi menopang Rojava sehingga akhirnya terjadi kemiskinan lantaran ‘negara’ itu belum memiliki sumber daya yang memadai.

“Dia itu kan kelompok Turki, tentu saja negara-negara sampingnya nggak ada yang mau ada negara Kurdi, karena antara Kurdi Suriah deng Kurdi di Irak itu saja mereka faksinya beda, dengan adanya pembentukan ini dari donor terutama Amerika,” jelas dia.

“Sekarang Trump (Presiden Amerika Donald Trump, red) bilang ‘Gua nggak mau danain lagi’, nah orang-orangnya ini sekarang dikelola oleh negara yang sangat miskin, yang mengkalim miskin tadi karena tidak punya resources apapun,” lanjut Noor Huda.

Di sinilah, tutur Noor Huda, pemerintah Indonesia dihadapkan dengan dua pilihan yakni keamanan negaranya atau rasa kemanusiaan, karena di Rojava banyak perempuan dan anak-anak Indonesia, yang hijrah ke sana lantaran ikut suami atau ayah mereka. Namun Noor Huda berpendapat pemulangan para WNI eks ISIS tentu akan menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang besar untuk pemerintah.

“Karena di situ sudah banyak yang berangkat ke sana itu perempuan dan anak-anak yang pada hakikatnya mereka itu seringkali menjadi korban pada suami dan bapak-bapaknya. Jadi ini harus kita pikirkan juga. Oleh karena itu setiap negara mengambil sikap atas ini berbeda-beda juga. Australia misalnya yang diambil anaknya saja, bapaknya enggak, orang tuanya enggak,” kata Noor Hadi.

Dukung Sikap Jokowi

Senada dengan Noor Huda, Pengamat terorisme dari UIN Kalijaga Yogyakarta Noorhaidi Hasan juga mendukung sikap Jokowi. Menurut Noorhaidi, ini adalah momen Jokowi untuk menunjukkan kepada warganya bahwa keputusan beragbung dengan ISIS memiliki dampak buruk.

“Menurut saya, pendapat pribadi Pak Jokowi sudah tepat karena saat mereka memilih bergabung dengan ISIS, itukan mereka sudah menolak NKRI. Nah jadi sebenarnya sudah konsekuensi dari pilihan mereka meninggalkan Indonesia, bergabung dengan ISIS yang mereka yakini sebagai sebuah negara yang be

Noorhaidi berpendapat para WNI eks ISIS telah memilih jalan hidupnya. Jika mereka dipulangkan, sambung Noorhaidi, para penganut paham radikal yang lain akan mempermainkan status kewarganegaraan seperti yang dilakukan WNI eks kombatan ISIS.

“Presiden dengan tegas mengutarakan pendapat pribadinya menolak, ya untuk menunjukan kalau bertindak, memutuskan untuk bergabung dengan ISIS, ada konsekuensinya loh. Jadi nggak main-main. Kalau orang bergabung di ISIS, kemudian dengan mudah diterima lagi, nanti dengan mudah radikalisme-radikalisme itu tetap berkembang,” ucap Noorhaidi.

“Jadi tidak ada efek jera terhadap mereka yang memusuhi negara kita kalau diterima lagi. Kalau kita berhitung, misalnya di sini pura-pura insaf, padahal di sini virus radikalisme, terorisme masih bersemayam di pikiran mereka. Jangan-jangan nanti malah mereka membangun kekuatan lagi ketika pulang, pelan-pelan mereka bangun jaringan teror, dan menebar teror serta kekerasan lagi,” lanjut Noorhaidi.

Noorhaidi meyakini Jokowi telah memperhitungkan efek dari sikapnya yang mengutarakan pendapat pribadi itu. Dia menganggap ini adalah peringatan keras Jokowi terhadap para WNI penganut paham radikalisme dan terorisme.

“Saya yakin Presiden berhitung sampai ke sana. warganya telah memilih untuk meninggalkan kewarganegaraannya, maka harus ada semacam efek jera, negara harus memberi peringatan keras ke mereka. Salah satunya dengan menolak mereka kembali. supaya jangan ada lagi benih-benih itu, nanti nggak ada selesainya urusan radikalisme dan terorisme,” tandas Noorhaidi.

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah masih mengkaji soal pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah dan sekitarnya ke Indonesia. Pemerintah juga membentuk tim untuk mengkaji positif-negatifnya pemulangan itu.

“Belum ada yang dipulangkan dan masih dianalisis baik-buruknya apakah akan dipulangkan atau tidak. Tapi sampai detik ini belum ada keputusan dipulangkan,” kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Mahfud menyampaikan tim tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Tim dibentuk untuk menentukan kepastian akan dipulangkan atau tidak.

“Kita membentuk tim yang dipimpin Pak Suhardi Alius untuk menentukan apakah itu bisa dipulangkan atau tidak. Bisanya sih bisa, pilihannya apakah dipulangkan atau tidak,” ujarnya. (mb/detik)

Pos terkait