Menkes: Tak Ada Kompensasi ke Warga Natuna, Kecuali Doa

Metrobatam, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan tak ada kompensasi bagi warga Natuna di sekitar lokasi karantina 238 WNI yang baru dievakuasi dari Hubei, China karena wabah virus novel corona (2019-nCov).

Terawan mengatakan kompensasi untuk warga Natuna adalah doa. Sebab itu ia meminta masyarakat untuk mendoakan hal-hal baik bagi warga Natuna dan 238 orang yang sesang diobservasi.

Bacaan Lainnya

“Saya kan Menteri Kesehatan, semuanya saya tak izinkan mereka (masyarakat Natuna) untuk sakit atau terdampak. Sebab kita kegiatannya adalah bagaimana membantu mereka semua, doakan, sehat semua. Kompensasinya ya doa itu semua lah. Kamu harus berdoa yang baik,” kata Terawan usai rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).

Dia menegaskan pemerintah menjamin fasilitas karantina tersebut tidak akan membuat warga Natuna tertular virus corona. Menurutnya, langkah tersebut sudah direncanakan dengan matang.

Terawan bahkan menjadikan dirinya sendiri untuk keselamatan warga Natuna. Sehingga ia meminta masyarakat tidak khawatir lagi terhadap isu-isu yang beredar soal corona.

“Saya menjaminkan badan saya karena itu saya ada di garda terdepan saat pesawat datang, saya masuk pertama ke dalam pesawat menyapa seluruh warga sehat dari Wuhan yang datang. Nah, itu artinya saya menjaminkan,” tuturnya.

Sebelumnya, terjadi gelombang penolakan warga Natuna terhadap kebijakan pemerintah menggunakan fasilitas militer di sana sebagai lokasi karantina. Fasilitas itu digunakan untuk mengarantina 238 WNI yang baru dievakuasi dari Hubei, China, karena wabah virus novel corona (2019-nCov).

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menyebut aksi warganya menggelar unjuk rasa menolak karantina 238 WNI dari Wuhan,

karena belum terlalu paham. Abdul mengatakan warga Natuna cemas dari karantina itu bisa menularkan virus corona.

Abdul mengatakan warga Natuna menyaksikan betapa menakutkannya penyebaran virus corona lewat media massa.

“Biasa, namanya (juga) orang kampung belum pernah ada yang begitu, jadi merasa waswas, ‘Ada apa nih karantina?’ Sekarang kita sudah menggerakkan tim-tim yang di lapangan untuk menyosialisasikan supaya masyarakat tidak terlalu cemas,” kata Abdul kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/2).

Menurutnya, aksi warganya menggelar unjuk rasa menolak karantina 238 WNI dari Wuhan, karena belum terlalu paham. Abdul mengatakan warga Natuna cemas dari karantina itu bisa menularkan virus corona.

Abdul mengatakan warga Natuna menyaksikan betapa menakutkannya penyebaran virus corona lewat media massa.

“Biasa, namanya (juga) orang kampung belum pernah ada yang begitu, jadi merasa waswas, ‘Ada apa nih karantina?’ Sekarang kita sudah menggerakkan tim-tim yang di lapangan untuk menyosialisasikan supaya masyarakat tidak terlalu cemas,” kata Abdul kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/2).

Menurutnya, kecemasan itu juga dipengaruhi oleh terlambatnya sosialisasi dari pemerintah pusat terkait karantina tersebut. Abdul mengakui ia juga

sempat meliburkan sekolah di dekat lokasi karantina sebagai antisipasi kebijakan pemerintah pusat yang mendadak.

Namun setelah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Natuna paham maksud kebijakan itu. Dia telah mencabut kebijakan usai pemerintah pusat menerangkan lokasi karantina sudah dirancang agar tidak membahayakan bagi warga.

Saat ini, kata Abdul, Pemkab Natuna sedang menerjunkan Dinas Kesehatan untuk menyosialisasikan penyebaran virus novel corona (2019-nCov) dan karantina yang sedang dilakukan pemerintah.

“Kita kan sudah setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Natuna itu kita jadikan posko melayani laporan-laporan masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat, agar kalau ada yang merasa kurang apa, itu langsung kita tangani,” tuturnya.

Sebelumnya, warga Kabupaten Natuna menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah pusat membuat fasilitas ksrsntina di Natuna. Fasilitas itu digunakan untuk mengarantina 238 WNI yang baru dievakuasi dari Hubei, China, karena wabah virus novel corona (2019-nCov). (mb/cnn indonesia)

Pos terkait