Muhammadiyah: Perlu Karantina Politik untuk WNI Eks ISIS

Metrobatam, Jakarta – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyarankan pemerintah mengizinkan para WNI eks simpatisan ISIS yang masih memiliki paspor Indonesia untuk kembali ke Indonesia.

Namun Abdul Mu’ti menyarankan pemerintah membentuk semacam ‘karantina politik’ untuk menampung para WNI eks simpatisan ISIS. Dalam karantina itu, nantinya WNI eks ISIS dibina dan direhabilitasi secara ideologi.

“Semacam karantina politik lah, kan perlu ada karantina politik sebagai jalan tengah,” kata Abdul di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2).

Abdul menyatakan upaya itu merupakan ‘jalan tengah’ menggunakan pendekatan politik. Mu’ti mengakui banyak pihak yang khawatir WNI eks ISIS tersebut kembali ke Tanah Air.

Abdul turut menjelaskan banyak dari WNI eks ISIS yang bukan betul-betul menjadi kombatan ISIS. Ia mengatakan banyak di antara mereka yang menjadi korban karena hanya diajak dan diiming-imingi sesuatu yang menggiurkan kemudian tersesat.

“Kemudian mereka dipukul rata. Gak fair dan gak adil. Karena itu menurut saya, kalau banyak orang dari negara lain dengan alasan kemanusiaan kita berikan bantuan, masa ini mereka eks WNI tak diberikan bantuan,” kata dia.

Tak hanya itu, Abdul menegaskan Muhammadiyah siap bila dibutuhkan oleh pemerintah untuk membantu melakukan pembinaan ideologi bagi para WNI eks ISIS yang kembali ke Tanah Air.

Ia lantas membandingkan Indonesia kerap membantu saudara sesama muslim di Rohingya, Myanmar. Sehingga, proses pemberian bantuan bagi saudara sesama WNI harus dilakukan oleh pemerintah.

“Begini, walaupun dia stateless, tapi dia berhak mendapatkan bantuan kemanusiaan. Tapi kalau dikhawatirkan secara politik tak sesuai, ya dilakukan pembinaan, nanti pemerintah lebih tahu,” kata Abdul.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan wacana pemulangan sekitar 600 orang WNI eks ISIS. Wacana itu kembali muncul ke publik pidato Menteri Agama Fachrul Razi pada Sabtu (1/2) di kawasan Ancol, Jakarta. Namun, Presiden Jokowi secara pribadi menolak wacana itu.

Terpisah, Kepala BNPT Suhardi Alius menegaskan belum ada rencana pemulangan WNI eks ISIS. Dia menjelaskan BNPT hanya mendapat informasi dari beberapa lembaga intelijen nasional terkait keberadaan eks ISIS yang mengaku sebagai WNI.

“Sampai sekarang belum ada [rencana pemulanhan]. Yang ada, harus saya ulang sekali lagi, informasi yang kami dapatkan dari BNPT dari beberapa komunitas internasional, apakah saluran intelijen atau badan-badan internasional, sekian puluh ribu FTF dan keluarganya yang sekarang ada di Syria. Di beberapa kamp itu di antaranya ada kurang lebih 600-an pengakuannya WNI,” kata Suhardi dalam jumpa pers di Gedung BUMN, Jakarta, Jumat (7/2). (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts