Terkait Penolakan Renovasi Disorot Jokowi, Ini Harapan Pihak Gereja di Kepri

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Pihak gereja pun menyambut positif.

“Terkait statement Pak Jokowi memang itu hasil pertemuan kami di Kemenag antara gereja dan pemerintah. Itu pertemuan terakhir antara pihak gereja dengan pemerintah. Setelah itu muncul statement Pak Jokowi,” kata Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Tanjung Pinang, Romo Pramodo, Jumat (14/2/2020). Pramodo ditunjuk sebagai pihak perwakilan gereja.

Read More

Namun, usai pertemuan di Kemenag belum ada pertemuan lanjutan untuk membahas polemik penolakan tersebut. Pramodo mengatakan renovasi untuk gereja dibutuhkan untuk kepentingan beribadah.

“Pertama, kondisi gereja memang tidak mencukupi jumlah umat yang ada di gereja tersebut. Karena gereja yang sekarang hanya bisa menampung 100-150 jemaat saja. Sedangkan jemaat yang bergereja di situ jumlahnya sekarang 700 orang. Dengan membangun tenda-tenda di situ,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan gereja tersebut dibangun sejak 1935 dan belum pernah direnovasi sama sekali. Dia mengatakan bangunan gereja yang terbuat dari kayu sudah lapuk dan membahayakan jemaat saat beribadah.

“Oleh karena itu kita mengajukan renovasi total, yaitu mengganti gereja yang ada itu dengan yang ada sekarang, di tempat yang sama. Jadi kita tidak pindah tempat. Setelah berjuang 8 tahun itu baru keluar IMB-nya, baru keluar 2 Oktober 2019,” ujarnya.

Dia mengatakan demo penolakan rencana renovasi muncul setelah IMB terbit. Hingga akhirnya Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK) menggugat IMB tersebut ke PTUN.

Pramodo mengatakan setelah itu rencana merenovasi tertunda. Dia mengatakan saat ini sidang di PTUN sudah digelar tiga kali. Diperkirakan sidang putusan masih lama.

Di sisi lain, dia mengaku heran dengan gugatan yang dilayangkan ke PTUN. Pasalnya IMB renovasi gereja sudah diurus dengan melewati berbagai pihak seperti Kementerian Agama, FKUB, hingga PU. Selain itu, dia mengatakan pihak gereja juga sudah mengikuti keinginan pihak-pihak yang mempersoalkan renovasi gereja.

“Sebenarnya permintaan mereka sudah kita kabulkan. Misalnya mengganti desain. Desain awal diganti dengan desain sekarang. Misalnya tidak menempatkan salib dan patung di bangunan gereja tersebut. itu kan aneh kan, bangunan gereja tapi tak ada salib dan patung. Kita ikuti karena katanya itu kearifan lokal, alasan mereka gitu,” ungkapnya.

Pihak gereja pun berharap pemerintah daerah bisa punya sikap tegas. Dia menyatakan renovasi diperlukan untuk kebutuhan umat beribadah.

“Harapan kita pemerintah tegas terhadap ini. Dan kita berharap kita bisa secepatnya memulai proses pembangunan renovasi total gereja demi kebutuhan umat,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kinerja pemerintah daerah setempat dalam menangani kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Karimun, Kepulauan Riau. Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis dan Menko Polhukam Mahfud Md turun tangan.

Jokowi menegaskan konstitusi menjamin kebebasan warga memeluk agama. Untuk itu, Jokowi juga meminta Idham dan Mahfud menindak kelompok atau masyarakat yang intoleran

“Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

“Harus dirampungkan. Karena jadi preseden yang tidak baik bisa menjalar ke daerah lain,” imbuhnya. (mb/detik)

Related posts