Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, PKS Dukung Keputusan Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan menolak memulangkan sekitar 689 WNI eks ISIS. Sohibul menyebut keberadaan ratusan WNI tersebut merupakan masalah yang pelik.

“Kita harus melihatnya dari berbagai sisi ya, terutama dari sisi, pertama ya status kewarganegaraan mereka. Karena mereka pergi ke sana atas inisiatif sendiri, bahkan di antara mereka ada yang membakar paspornya dan sebagainya,” kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Sohibul berpendapat tak mudah untuk memperlakukan ratusan orang asal Indonesia yang memilih pergi ke Suriah dan bergabung ke ISIS itu sama dengan warga negara yang normal. Menurutnya, ada banyak persoalan yang akan muncul ketika mereka dipulangkan ke Tanah Air.

“Karena itu kami PKS menghormati apa yang menjadi sikap pemerintah saat ini,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Meskipun demikian, Sohibul meminta pemerintah melakukan pemetaan secara detail terhadap 689 WNI eks ISIS yang berada dalam kamp penampungan di Turki dan Suriah itu.

Ia menyebut ada dari mereka yang ikut ke Suriah karena diajak oleh orang tua dan tertipu oleh propaganda yang dilakukan ISIS. Sohibul mendukung rencana pemerintah yang hanya ingin memulangkan anak-anak eks ISIS asal Indonesia di bawah usia 10 tahun.

“Jadi kalau anak-anak saya kira, ya mereka juga datang ke sana tidak happy, bawa ke sini mereka bisa kita bina kembali,” ujarnya.

Sohibul menyatakan pemerintah bisa mengubah pola pikir anak-anak yang hidup di wilayah perang itu lewat pendidikan. Selain itu, para anak-anak ini akan merasa berterima kasih kalau mereka diterima kembali di Indonesia.

“Mereka saya yakin seyakin-yakinnya, kalau mereka diberikan pendidikan yang baik, Insyaallah mereka akan tumbuh tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya,” tuturnya.

Sudah Melakukan Kajian

Senada, Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid juga mendukung langkah pemerintah yang menolak memulangkan ratusan WNI eks ISIS itu. Hidayat menyebut pemerintah pasti sudah melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk tidak memulangkan mereka.

Ia mengatakan semua orang memahami ratusan WNI itu secara sadar meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Menurutnya, mereka dengan sendirinya telah melepaskan Indonesia ketika sudah melakukan tindakan yang diinginkan ISIS hingga membakar paspor Indonesia.

“Jadi karenanya wajar pemerintah Indonesia tidak memulangkan mereka dan tidak menerima mereka kembali ke Indonesia,” ujar Hidayat.

Namun, Hidayat menyadari ada perdebatan soal nasib mereka yang memang berangkat karena diajak oleh orang tua, tertipu propaganda ISIS, tak ikut berperang dengan kelompok terorisme itu, tak membakar paspor, dan ingin pulang ke Indonesia.

Ia pun mendorong pemerintah untuk mencari solusi untuk mereka yang memang tak aktif dalam kegiatan ISIS di sana dan ingin pulang ke Indonesia. Hidayat juga meminta pemerintah untuk memikirkan nasib anak-anak WNI eks ISIS yang berusia di atas 10 tahun.

“Kalau kemudian ada kajian yang lebih luas, kalau pun akan diperbolehkan kelompok yang kedua ini bisa diterima, pasti ada tindakan atau langkah-langkah yang memastikan mereka tidak membawa virus ISIS, tidak menghadirkan bahaya buat Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya pemerintah memutuskan tak memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Indonesia.Hal ini diputuskan dalam rapat kabinet yang digelar tertutup oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Dari data terbaru terdapat 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki. Sebelumnya disebutkan ada 660 WNI.

Meskipun demikian, pemerintah masih membuka peluang untuk memulangkan anak-anak dan perempuan dari ratusan WNI itu. Di sisi lain, Jokowi mulai menggunakan istilah baru bagi ratusan orang asal Indonesia itu dengan sebutan ISIS eks WNI.

Terakhir bahkan Jokowi meminta Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap 689 WNI eks ISIS tersebut agar tidak bisa masuk ke Indonesia. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait