oleh

Kadis PUPR Bukittinggi Dukung Program DPN sebagai Mitra Kerja

Metrobatam.com, Bukittinggi – Kadis PUPR Kota Bukittinggi, Rahmat AE mendukung penuh dari lembaga Dewan Pertukangan Nasional (DPN) sebagai mitra kerja untuk meningkatkan kualitas hasil seluruh pembangunan proyek pemerintahan di seluruh kota Bukittinggi, hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan pengurus Bedenk kota Bukittinggi. Pada hari Senin (01/02/21), bertempat di kantor PUPR kota Bukittinggi.

Didampingi saat pertemuan oleh sekretaris wilayah Defrijon, Rahmat AE mengatakan, guna mempercepat sosialisikan keberadaan lembaga pertukangan ini, agar benar-benar terbentuk tukang yang profesional dan bentuk dukungan ini nanti seluruh kegiatan dari DPN kita akan menyediakan fasilitas seperti lokasi kursus bagi tukang-tukang yang akan di sertifikasi

“Karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia tukang-tukang perlu kita sertifikasi dan perlu diberi pelatihan khusus, selama ini tukang-tukang yang bekerja banyak yang serabutan artinya tukang pasang bata ikut juga memasang atap atau keramik,” ujar Rahmat.

Lanjut Rahmat AE, dengan kehadiran lembaga DPN ini nanti kita instruksikan kepada kontraktor seluruh kota Bukittinggi untuk mensertifikasikan seluruh tukang-tukangnya, agar terarah dan berkualitas. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;

c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat: Landasan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Karena selama ini yang mempunyai sertifikasi hanyalah tukang tekhnis dengan pekerjaan tertentu saja, namun mengacu kepada undang-undang di atas kita akan sosialisasikan,” pungkas Rahmat.

(basa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed