Pelopor Pendidikan Disabilitas di Sumbar, PKBM Bintang Inklusif Butuh Perhatian Pemerintah

METROBATAM.COM. BUKITTINGGI – Disabilitas masih menjadi hal yang tabu di masyarakat kita. Sampai hari ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak layak untuk menempati posisi-posisi penting di masyarakat. Akibatnya, banyak di antara mereka yang pada akhirnya tersingkirkan dari kehidupan sosial. Namun tidak halnya bagi Salnita S.Pd, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang Inklusif yang terletak di Jalan Sawah Paduan, Nomor 26, Belakang Polsek Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar).

Salnita merupakan Guru PNS yang juga tenaga pengajar di salah satu sekolah luar Biasa (SLB) Kota Bukittinggi, yang bekerjasama dengan beberapa orang tenaga pengajar lainnya untuk memberikan pendidikan kepada penyandang disabilitas.

Bacaan Lainnya

Saat dijumpai awak media ini Selasa (15/6/21), Salnita mengatakan, tergeraknya untuk mendirikan suatu lembaga non formal untuk penyandang Disabilitas di Kota Bukittinggi, yang diberi nama PKBM Bintang Inklusif. Didirikan pada tahun 2016, sampai saat ini sudah mempunyai 30 siswa-siswi, yang terdiri dari usia 7 sampai 21 tahun.

“PKBM Bintang Inklusif ini berafiliasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), nantinya bisa membentuk penyandang disabilitas yang mampu bersaing dengan orang-orang normal lainnya, agar masyarakat di luar tidak memandang sebelah mata terhadap penyandang disabilitas ini,” ungkap Salnita.

“Sudah banyak prestasi yang diraih oleh siswa- siswi di sini, seperti pertandingan Catur, sudah ada siswa kita yang juara di tingkat Provinsi dan Nasional,” ujar Salnita.

Salnita berharap kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat lebih memperhatikan kehadiran PKBM Bintang Inklusif ini, karena kehadiran kita merupakan satu-satunya Sumatera Barat dan sebagai Pelopor Pendidikan Disabilitas di Sumatera Barat.

“Pendidikan Non Formal untuk Inklusif ini, karena masih banyak kekurangan pada fasilitas pendukung, seperti Labor Komputer untuk penyandang Tuna Netra, Ruang Guru, dan lainnya,” tutup Salnita.

Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (2) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga. (Basa)

Editor: H.Basyrah

Pos terkait