Anggota DPRD Kepri Minta Aparat Segera Berantas Peredaran Rokok Ilegal

Anggota DPRD Kepri Minta Aparat Segera Berantas Peredaran Rokok Ilegal

Metrobatam.com|Batam – Persoalan Rokok tak bercukai atau kerap disebut rokok ilegal di Tanjungpinang, Kepulauan Riau dalam sepekan mendapat tanggapan dari wakil rakyat dan akademisi di daerah itu.

Menurut Lis, permasalahan peredaran rokok tak bercukai di Kepulauan Riau perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, mengingat permasalahan itu telah mencuat dan menjadi perbincangan publik.

“Perlu disikapi aparat terkait. Jangan terkesan pembiaran,” kata Lis,

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan persoalan rokok tak bercukai tak berarti rokok ilegal, mengingat perusahaan pembuat produk rokok-rokok tersebut dapat ditemukan di dalam negeri.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, sejumlah merek rokok yang disampaikan media ini merupakan sebagian perusahaan yang berasal dari Pulau Jawa, yang kemudian mendistribusikan rokok tersebut hingga ke seluruh daerah, termasuk Kepri.

Sehingga, menurut Lis, mudah menemukan keberadaan rokok-rokok tak bercukai tersebut dan melanjutkan ke tahap proses hukum selanjutnya.

“Kita sama-sama ketahui, masuknya dari Jawa, pabriknya di Jawa, artinya dibawa ke sini menggunakan apa, kan ini bisa di lacak. Mungkin bisa langsung mendatangi pabriknya, ini hal yang mudah,” ungkapnya.

Bagi Lis, permasalahan rokok tak bercukai bukan hal yang sulit diatasi namun tanggungjawab aparat penegak hukum untuk menindak segala bentuk kerugian negara.

Menurutnya, dengan menekan peredaran rokok tak bercukai atau menjadikan rokok tak bercukai tersebut bercukai langkah yang tepat untuk membangkitkan semangat penambahan pendapatan negara dari sektor cukai.

“Hari ini keuangan Negara kita sedang sulit. Tentu tidak ada salahnya kita bersama-sama membantu Negara yang kita cintai ini dengan berbuat baik. Setidaknya, rokok yang tak bercukai ini diperingatkan untuk menggunakan cukai, bila perlu ditangkap jika melawan Negara. Jangan terkesan dibiarkan,” ungkap Lis, yang juga ketua Fraksi PDI P di DPRD Kepri.

Sebelumnya,

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tindakan, terkait kuota rokok dan Mikol di Bintan, Provinsi Kepri yang diduga telah merugikan keuangan negara senilai miliaran rupiah, sepertinya tidak menyurutkan niat sejumlah pengusaha rokok di wilayah ini untuk mengedarkan rokok tanpa cukai.

Faktanya, aktivitas rokok tanpa pita cukai atau ilegal merupakan bisnis terlarang dan merugikan negara itu di Kepri, termasuk di Ibu Kota Provinsi Tanjungpinang. Bahkan sudah merambah ke Kota Batam. Nampak peredaran dan penjualan rokok ilegal sepertinya pembiaran, hingga beredar bebas dijual di sejumlah kios rokok di wilayah Kepri.

Buktinya sampai saat ini, sejumlah toko sampai warung berskala kecil menjual bebas beragam rokok tanpa cukai seperti rokok HD Mild, H Mild, Manchester, REXO, RAVE dan  lainnya, sangat mudah didapati oleh masyarakat sebagai pangsa pasarnya. Penjual rokok non cukai tersebut selama ini berlangsung aman tanpa adanya tindakan aparat penegak hukum terkait.

“Sampai sekarang aman-aman saja, bahkan lebih banyak pembeli rokok non cukai itu ketimbang rokok memiliki cukai,” ungkap salah satu pedagang.

Pada hal, sangsi hukum bagi pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Informasi yang dihimpun tim media, untuk wilayah Kota Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga, sejumlah rokok non cukai tersebut, termasuk merek HD dikendalikan oleh seseorang pengusaha di Batam dengan berkaborasi seorang pengusaha di daerah, termasuk di Tanjungpinang dan mengkondisikan pihak-pihak tertentu setiap bulannya.

Sementara, berdasarkan fakta di persidangan Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat terdakwa Bupati Bintan non aktif, Apri Sujadi, dan mantan Kepala BP Kawasan Bintan. M Soleh, terungkap adanya keterlibatan sejumlah pengusaha rokok di Batam sebagai saksi dipersidangan yang diduga kuat ikut menikmati keuntungan yang cukup fantastis senilai miliaran rupiah.

(Budi)

Pos terkait