METROBATAM.COM, BATAM – Penertiban reklame yang tercatat mencapai 681 titik ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah kota Batam dan BP Batam dalam menata keindahan kota, menjaga keamanan dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak reklame.
Penertiban dilakukan terhadap reklame yang tidak memiliki izin serta yang belum membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Asosiasi Perusahaan Iklan Batam (APPB), Hendri Rahman menyampaikan, Pada prinsipnya para pengusaha Reklame setuju adanya penertiban reklame untuk memperindah estetika kota yang rapi dan bersih.
“Beberapa hari ini telah dibongkar secara mandiri terhadap reklame yang tidak berizin dan tidak sesuai master plan kota,” ujarnya.

Tambahan dari Sekretaris APPB, Achai mengatakan hal serupa, para pengusaha menyambut aturan baru ini, namun pemerintah juga harus mendukung keterbelanjutan bisnis reklame di Batam.
“Karena sembrautnya titik reklame akan mengurangi nilai strategis yang mengakibatkan client tidak mau menyewa titik lokasi itu.
Sekretaris Daerah Kota Batam sekaligus Ketua Task Force Penataan Reklame, Jefridin, M.Pd. menuturkan penataan reklame yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ada 681 titik reklame di Kota Batam yang harus ditertibkan. Sebanyak 44 unit telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya,” jelasnya.
Sesuai kesepakatan bahwa pemilik reklame diberi waktu hingga 2 Juni 2025 untuk membongkar papan reklame miliknya. Jika dari penertiban yang dilakukan oleh Tim Task Force masih ditemukan maka akan dilakukan penyegelan.
Menurut Ketua task force Jefridin, penertiban reklame liar tersebut, pembongkaran ini adalah bagian dari penataan estetika kota, peningkatan keamanan, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah. (Red)














