METROBATAM.COM, BATAM – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau menangkap Maju Ginting, tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan barang milik perusahaan milik seorang pengusaha perempuan di Batam, Rita Luxiana Gultom. Penangkapan dilakukan di Medan, Sumatera Utara, pada 29 Mei 2025 kemarin.
Penangkapan ini merupakan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan sejak Februari 2022. Saat ini, Maju Ginting masih ditahan di Markas Polda Kepulauan Riau.
“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat dan tegas dari tim Jatanras Unit III Ditreskrimum Polda Kepri. Ini menjadi bukti bahwa hukum masih berjalan di negeri ini,” kata Rita saat ditemui di kawasan Sukajadi, Batam, Sabtu (7/6/2025).
Kasus ini bermula dari adanya kerja sama penitipan kontainer dan mesin milik PT SIIANE Internasional, perusahaan yang dipimpin Rita, kepada Maju Ginting selaku pemilik lahan dan pengelola PT Remajuna Karya Bersama. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada 2022, Ginting berkewajiban menjaga dan mengembalikan barang dalam kondisi semula setelah jangka waktu penitipan berakhir.
Namun, menurut Rita, Ginting justru mengklaim barang-barang tersebut sebagai miliknya. Situasi semakin memanas ketika ia malah melaporkan balik Rita ke polisi dengan tuduhan melanggar Pasal 551 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah Rita mencoba mengambil kembali barang miliknya.
“Saya dilaporkan atas tuduhan masuk tanpa izin ke lahan yang digunakan untuk menyimpan kontainer. Padahal, itu barang saya sendiri yang dititipkan secara sah,” ujarnya.
Rita menduga laporan balik tersebut merupakan upaya untuk mengalihkan fokus penyidikan dan memberi tekanan agar dirinya menghentikan langkah hukum.
Rita pun menjelaskan, penyidik Polda Kepri telah menetapkan Maju Ginting sebagai tersangka dalam perkara ini. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir telah disampaikan kepada pelapor pada Kamis (5/6/2025).
Rita berharap penanganan perkara ini berjalan sesuai koridor hukum dan tidak diintervensi oleh pihak luar. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus ditegakkan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Baru kemarin Saya Menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polda Kepri. Mudah-mudahan proses hukumnya tetap jalan,” tambahnya.
Rita membeberkan, dalam dokumen perjanjian penitipan itu, terdapat tujuh poin pokok kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu poin menyebutkan bahwa pihak penerima titipan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang terjadi akibat kelalaian, serta wajib mengembalikan barang dalam kondisi semula. Barang tersebut berupa kontainer dan mesin milik perusahaan.
“Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum,” pungkasnya. (Nk/Telisiknews)














