METROBATAM.COM, BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus), Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam itu dipimpin oleh Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE., MM., serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE.
Paripurna turut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari LAM Kota Batam, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Usai pembukaan rapat, Ketua DPRD mempersilakan Wali Kota Amsakar Achmad untuk menyampaikan pidato pengantar sekaligus ringkasan LKPj Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Amsakar menegaskan bahwa LKPj merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menekankan bahwa penyampaian LKPj tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi sarana evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Tahun 2025 menjadi momentum penting karena merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan visi menjadikan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan, serta sebagai pusat investasi dan pariwisata,” ujarnya.
Amsakar juga memaparkan capaian kinerja keuangan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada perubahan APBD 2025, pendapatan daerah meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,29 triliun atau bertambah Rp331,24 miliar. Peningkatan ini didorong optimalisasi pajak daerah seiring membaiknya kondisi ekonomi. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4,41 triliun dengan prioritas pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Di sektor pelayanan publik, Pemerintah Kota Batam mencatat sejumlah capaian, di antaranya peningkatan skor literasi dan numerasi, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), serta berbagai prestasi seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat kota terinovatif dalam ajang Innovative Government Award, dan pengakuan sebagai Kota Layak Anak.
Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seiring dinamika ekonomi global dan meningkatnya ekspektasi masyarakat. Ia pun berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Masukan dari DPRD akan menjadi kompas bagi kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Di akhir penyampaian, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, sektor swasta, akademisi, dan seluruh masyarakat Batam atas sinergi yang telah terjalin. Ia kemudian menyerahkan dokumen LKPj Tahun Anggaran 2025 secara simbolis kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Selanjutnya, Ketua DPRD membacakan susunan anggota panitia khusus (pansus) yang diusulkan masing-masing fraksi. Rapat sempat diskors selama lima menit guna memberikan kesempatan kepada pansus memilih pimpinan.
Setelah skors dicabut, juru bicara pansus, Muhannad Rudi, ST., menyampaikan hasil musyawarah yang menetapkan Haji Ahmad Surya sebagai Ketua Pansus dan Haji Djoko Mulyono, SH., MH., sebagai Wakil Ketua Pansus LKPj Wali Kota Batam Tahun 2025.
“Kami berharap seluruh kepala OPD dapat bekerja sama dan hadir dalam setiap rapat pembahasan,” ujarnya.
Menutup rapat, Ketua DPRD juga menyampaikan sejumlah penyesuaian agenda kegiatan dewan, termasuk jadwal kunjungan kerja dan reses. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan seluruh proses pembahasan LKPj berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembangunan Kota Batam ke depan. (rh)
