METROBATAM.COM, BATAM – Kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam pada tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menunjukkan tren positif.
Pendapatan daerah sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp4,29 triliun atau meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Amsakar saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Senin (30/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran BP Batam, Sekretaris Daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam penyampaiannya, Amsakar menegaskan bahwa LKPJ 2025 memiliki makna strategis karena menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di bawah kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra.
RPJMD tersebut mengusung visi menjadikan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan, sekaligus sebagai pusat investasi dan pariwisata.
Amsakar menekankan, LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, melainkan juga menjadi instrumen evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“LKPJ ini menjadi ruang evaluasi untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Batam,” ujarnya.
Ia memaparkan, pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp4,29 triliun, meningkat sebesar Rp331,24 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,96 triliun. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi serta intensifikasi pajak daerah seiring membaiknya aktivitas ekonomi di Batam.
“Hal ini menunjukkan perekonomian Batam terus bergerak positif dan semakin bergairah,” tambahnya.
Selain sektor keuangan, Amsakar juga menyampaikan sejumlah capaian di bidang pelayanan publik, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Kota Batam juga meraih berbagai penghargaan tingkat nasional, di antaranya predikat kota terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) serta pengakuan sebagai Kota Layak Anak.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 secara simbolis dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam.
Amsakar berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin guna menyempurnakan arah pembangunan ke depan.
“Kami menantikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi. Masukan dan kritik konstruktif akan menjadi pedoman dalam mewujudkan Batam yang lebih maju dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)
