TANJUNGPINANG, METROBATAM.COM – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan semangat mengikuti diskusi terbuka bersama Bersama Rakyat Kepri (Geber Kepri) dengan tema “Kasih Paham Gubernur Kepulauan Riau Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Aset Pemerintah di Ibukota” yang dilaksanakan pada Sabtu (20/09/2025) pukul 13.00 WIB hingga selesai, bertempat di A8 Pinang Harmoni Square, Seberang SPBU Km.7, Tanjungpinang.
Dalam kegiatan yang digagas atas dasar dengan fokus utama menyoroti tata kelola aset Pemerintah Kepri oleh Gubernur Ansar Ahmad, khususnya terkait kawasan Gurindam 12 Tepi Laut yang kini menjadi perhatian publik.
Perwakilan dari PKL Tepi Laut, Abdul Aziz menceritakan keluh kesah mereka atas kebijakan Gubernur Ansar tersebut, karena mereka merasa tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kepri terkait dengan keberadaan UMKM Lokal di Kawasan Gurindam 12.
“Disini pak kami hanya mencari rejeki, kami membuat perputaran ekonomi Kepulauan Riau khususnya Tanjungpinang berjalan, banyak yang lapangan kerja tercipta dengan keberadaan kami, sehingga secara tidak langsung kami menurunkan sektor pengangguran di Kota Tanjungpinang, kami hanya ingin difasilitasi, dan dibina buka dibiarkan begitu saja,” ungkap Aziz.
Hal senada juga diutarakan oleh Ajo Maladi salah satu pelaku UMKM Lokal yang ada di Kawasan Gurindam 12.
“Kami siap berjuang bersama Geber dalam perjuangan ini, ” Tegas Ajo.
Acara ini mendapat antusiasme luas dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda se-Kota Tanjungpinang, hingga elemen masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Kehadiran perwakilan instansi pemerintahan Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Tanjungpinang menambah bobot diskusi yang berjalan dinamis.
Sementara itu, Jusri Sabri mengancam akan melakukan orasi ke Kantor Gubernur jika nanti aspirasi tidak diindahkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.
“Mereka karyawan kita yang kita pilih, mereka wajib mendengar dan menerima kita untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Jika mereka mengabaikan kita akan gelar aksi ke Kantor Gubernur,” ungkap Jusri.
(Budi)
