DPRD Kota Tanjungpinang Sayangkan Musrenbang Hanya Formalitas

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menyayangkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan Pemkot Tanjungpinang beberapa waktu lalu hanya formalitas dan ajang silaturahmi.

“Karena kami di dalam, jadi kami tau persis kondisi APBD Tanjungpinang ini lagi berat,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, Rabu.

Read More

Ia sendiri mendengar pernyataan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tanjungpinang, bahwa perolehan APBD pada 2017 hanya Rp800 miliar.

Angka tersebut kemungkinan bertambah dengan total Rp1 triliun, bila Tanjungpinang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun berikutnya.

“Sementara Tanjungpinang ada proyek yang memakan anggaran sangat besar, seperti Stadion Sulaiman Abdullah, Tourism Information Center (TIC), masjid terapung, foodcourt,” tegasnya.

Di sisi lain, Tanjungpinang juga memiliki program wajib tiap tahun seperti, dragon boat, trijuang lomba, dan lain sebagainya yang  akan membebani APBD.

“Kami menyarankan berkali-kali Pemkot Tanjungpinang untuk menjemput APBD itu ke pusat. Meskipun TAPD janji bahwa proyek besar itu penganggarannya hanya sebagai pemicu, tapi tetap APBD itu harus dijemput, dilobi-lobi,” tuturnya.

Perlunya Tanjungpinang aktif menjemput bola ke pusat, dikarenakan DAK Tanjungpinang masuk dalam kategori paling kecil se-Indonesia, yakni sekitar Rp120 miliar, termasuk untuk infrastruktur di kisaran Rp 80miliar.

Lemahnya Pemko Tanjungpinang melakukan lobi ke pemerintah pusat, sehingga Tanjungpinang baru mendapatkan DAK setelah beberapa tahun, nihil.

“Kalau Tanjungpinang bertahan hanya dengan APBD seperti ini. Percayalah, dengan ada program wajib dan proyek tadi, maka sebagian besar usulan musrembang tak terpenuhi,” tegas Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dalam hal ini, Ade Angga juga menyayangkan peran anggota DPR RI yang seolah-olah tidak berbuat untuk menjemput bola ke pusat.

“Seharusnya ikatan kepartaian itu memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana dari pusat. Karena, ketika ke pusat untuk mendapatkan dana, selalu disarankan ke DPR RI, ke banggar yang isinya anggota partai. Oleh sebab itu, kami berharap Pemkot Tanjungpinang melakukan lobi dengan jalur itu,” tuturnya.

Ia juga meminta agar Pemkot Tanjungpinang mempercepat menyusun proposal program untuk segera dimasukkan ke Pusat, dan dilakukan pengawalan anggaran dari kementerian.

“Karena yang paling penting di era Presiden Jokowi agar proposal usulan program masuk ke pusat. Ini yang seharusnya segera dibuat,” tegasnya.

Untuk mendapatkan kucuran dana pusat, DPRD sendiri juga sudah melakukan lobi bersama Wali Kota Tanjungpinang ke menteri dan sekretaris menteri. Dengan evaluasi, penggesaan jemput bola harus lebih ditingkatkan, agar kucuran dana pusat dapat diperoleh Tanjungpinang di 2017 mendatang.

Ade Angga juga menyayangkan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kala tentang Poros Maritim. Karena, meski Provinsi Kepri merupakan provinsi kepulauan dan terdiri dari 96 persen perairan, namun tidak satu pun proyek strategis nasional yang ada di Kepri, termasuk Tanjungpinang sebagai ibukota.

“Artinya, ini tak sejalan dengan visi Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kala yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Karena mestinya, sebagai provinsi kepulauan seperti Kepri, mendapatkan dana alokasi khusus, diluar yang telah didapatkan saat ini.Ini yang kami inginkan,” tuturnya. (Antara)

ndy

Related posts