METROBATAM.COM, BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam menuntaskan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Jumat (21/11/2026).
Rapat finalisasi tersebut dipimpin Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Wakil Ketua Pansus Muhammad Fadhli, S.H. Turut hadir anggota Pansus Yefri dan Sony Christanto, S.E., M.M., serta tim Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Bagian Hukum Setdako Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam rapat tersebut, Pansus bersama tim pemerintah daerah melakukan pembahasan akhir terhadap sejumlah materi Ranperda. Agenda juga dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen finalisasi sebagai bagian dari penyelesaian pembahasan di tingkat Pansus.
Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, setelah seluruh materi pembahasan diselesaikan, pihaknya akan segera menyampaikan laporan hasil kerja Pansus kepada pimpinan DPRD Kota Batam.
Ia berharap Ranperda tersebut dapat segera diagendakan dalam rapat paripurna DPRD sehingga proses pembentukan regulasi dapat berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami dapat menuntaskan pembahasan Ranperda ini di tingkat Pansus. Pembahasan secara maraton dan komprehensif kami harapkan sudah menyentuh aspek-aspek substansial dari Ranperda ini,” ujar Anwar.
Menurutnya, rampungnya pembahasan tersebut merupakan hasil kerja sama antara anggota Pansus dan perangkat daerah terkait. Sinergi ini dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum dan administrasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Batam.
Anwar menjelaskan, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban umum.
Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
“Harapan kami, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi produk regulasi semata, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama,” katanya.
Ia turut menyoroti peran Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjadi sektor utama dalam pelaksanaan Perda tersebut. Karena itu, ketentuan yang disusun diharapkan memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan secara efektif.
Namun, Anwar menegaskan, pelaksanaan aturan harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta menghormati hak-hak masyarakat.
“Kami ingin regulasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, proporsional dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Dengan selesainya pembahasan dan penandatanganan dokumen finalisasi di tingkat Pansus, Anwar berharap proses selanjutnya dapat berjalan sesuai agenda DPRD Kota Batam.
Ia optimistis Ranperda tersebut dapat segera dibawa ke rapat paripurna untuk disampaikan dan diproses menuju tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah.
Regulasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen hukum dalam mendukung terwujudnya Kota Batam yang tertib, aman, tenteram, sekaligus memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.















