oleh

Di Batam, Mau Bangun SD Mengemis Dulu Sama Otorita

Metrobatam.com, Batam – Anggota Komisi II DPR RI, Tamanhuri merasa miris dan prihatin dengan kondisi di Batam, setelah mendapat penjelasan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, Kepulauan Riau, Wan Darussalam. Karena menurut dia, hanya di Batam seorang kepala daerah harus mengemis dulu sama kepada Otorita, seharusnya kepala daerah yang menjadi penguasa di daerah.

“Penguasa daerah ya kepala daerah. Tapi di Batam lain, kepala daerah mengemis sama yang namanya otorita. Ini terbalik punya. Saya kecewa, mau bangun SD saja, tanahnya minta, ‘ngemis’, mau jadi apa,” katanya.

Dalam pemaparannya, memang Kepala Bapeda Batam, Wan Darussalam mengadukan masalah dualisme kewenangan pemerintah kota dengan Badan Pengusahaan (BP) yang belum selesai sehingga menurunkan daya saing Batam dimata investor.Dalam melakukan pembangunan, Pemko Batam harus meminta izin BP Kawasan karena adalah hak pengelolaan lahan berada di tangan BP Kawasan Batam, bukan seperti di daerah lain di tangan pemkot setempat. Karena tidak memiliki lahan sendiri, Pemkot menjadi kesulitan merencanakan pembangunan untuk masyarakat.

Menurut Wan, ada sejumlah proyek yang dianggarkan pemerintah pusat terpaksa gagal, dan dananya dikembalikan karena tidak tersedianya lahan untuk membangun.

Ia menyebutkan, seluruh kegiatan pembangunan mulai tahun 2000 sampai saat ini berada di atas lahan BP Kawasan Batam, sehingga pemkot kesulitan mencatat aset.

“Yang paling berat masalah tanah. ‘Buffer zone’, fasilitas umum tidak terkontrol sehingga membatasi gerak pemerintah. Pak Wali (wali Kota-red) untuk membangun jalan harus izin dulu, tapi karena mau cepat, bangun saja. Selain itu juga banyak lahan terlantar,” kata Wan. (mb/Antara)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed