Hakim Tolak Keberatan PH Terdakwa Koruptor Pejabat BP Batam

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang yang menyidangkan perkara korupsi pengadaan alat laboratorium uji BP Batam tahun 2014 senilai Rp3,4 miliar dengan terdakwa Heru Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan 2014 tersebut, menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jumat (24/6).

Ketua Majelis Hakim Guntur Kurniawan SH MH  didampingi Zulfadli SH MH dan Jonny Gultom SH secara bergantian membacakan putusan sela atas perkara tersebut. Usai itu, Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan perkara dimaksud dengan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang selanjutnya.

Bacaan Lainnya

“Demikian putusan sela atas perkara ini sesuai hasil pertimbangan yang telah kami lakukan. Dakwaan JPU kabur seperti yang disampaikan oleh tim PH terdakwa, sudah disusun dengan cermat dan lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Majelis Hakim.

Meskipun eksepsinya ditolak, namun tim PH terdakwa Heru Purnomo meminta kepada majelis hakim untuk dapat mengabulkan penangguhan penahanan kliennya, sebagaimana ajuan surat yang telah disampaikan sebelumnya.

Disamping itu, PH terdakwa juga meminta agar majelis hakim dapat menghadirkan sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh JPU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) guna mengetahui kondisi kegiatan sebagaimana yang didakwakan JPU.

Menanggapi permintaan tim PH terdakwa  Heru Purnomo itu, Majelis Hakim menyampaikan akan mempertimbangkannya.

“Masalah penangguhan tahanan terdakwa, nanti akan kami pertimbangkan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Guntur Kurniawan.

Dalam sidang juga terungkap, perbuatan terdakwa Heru Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat dan bahan kimia laboratorium uji coba BP Batam tahun 2014 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran Nomor 229 tahun 2013, dengan saksi Rendra selaku Direktur PT Cakrayudha Persada (belum terangkap).

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Kementrian Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk tahun 2014 Nomor SP DIPA-112.01-0/AG/2014 sebesar Rp1,105 triliun untuk satuan kerja badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam (BPKPB) yang ditanda tangani olah saudara Askolani selaku Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementrian Keuagan RI.

Bahwa DIPA tersebut dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat dan bahan kimia laboratorium uji coba BP Batam dalam kegiatan pelayanan lalu lintas barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan Kode Anggaran 5129.001 sebesar Rp3.786.361.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 Pasal jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentan pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(nel)

Pos terkait