Ajukan Penyesuian Tarif, bright PLN Ingin Jaga Keandalan Listrik

Metrobatam.com, Batam – Penyesuian tarif listrik batam (TLB) yang diajukan bright PLN Batam awal tahun 2016 lalu belum ada titik temu. Menjelang akhir tahun, Komisi II dan III DPRD Provinsi Kepri masih menimbang keinginan anak perusahaan PT PLN Persero ini. “Hingga detik ini, usulan kenaikan belum disetujui,” kata Sekretaris Perusahan PLN Batam, Samsul Bahri dalam acara bedah tarif listrik di Hotel GGI, belum lama ini.

Samsul mengatakan, penyesuaian tarif diajukan bright PLN Batam akibat adanya perubahan makro ekonomi. Turunnya harga tukar rupiah, inflasi, hingga naiknya bahan baku primer seperti solar, gas, serta batu bara.

Read More

Akibatnya, modal yang harus dikeluarkan untuk penyediaan listrik meningkat secara signifikan. “Hal ini berpengaruh terhadap BPP (biaya pokok produksi) penyediaan listrik,” kata pria kelahiran Nongsa ini.

BPP dihitung mulai dari pembelian bahan baku primer hingga pendistribusian listrik ke pelanggan. Menurut mantan pegawai UPT Listrik BP Batam ini, ketika menyusun TLB di bulan Juli 2014 lalu, BPP bright PLN Batam sudah mencapai Rp1.218 rupiah per-kWh. “Kurs saat itu masih Rp9 ribuan,” kata Syamsul.

Akibat perubahan makro ekonomi, Juli 2016 BPP bright PLN Batam meningkat menjadi 1.329 rupiah per-kWh. Sedangkan harga jual listrik golongan rumah tangga 1.300 dan 2.200 Volt Amphere (VA) masih dijual kurang lebih Rp940 rupiah per-kWh.

Sebelumnya, PLN menutupi kerugian harga jual listrik rumah tangga dari golongan industri. “Dulu bisa bertahan karena kita (PLN) lakukan subsidi silang,” ungkapnya.

Kini, hal tersebut sulit dilakukan, karena persentase pelanggan rumah tangga terus menanjak dari 32 persen menjadi 37 persen. Sebaliknya, sektor industri terus menurun, dari 32 persen menjadi 25 persen. “Tak kuat lagi (menahan beban), yang menggendong semakin kecil sedangkan yang digendong makin besar,” katanya.

Hal tersebut, menganggu keandalan listrik di batam. Selain itu, PLN Batam kesulitan mengembangkan jaringan listrik di wilayah yang belum teraliri listrik. “Masih banyak sudara kita yang belum menikmati listrik,” ungkapnya.

Contohnya di daerah Sijantung, sekitar Jembatan Lima Barelang. “Terakhir kita lakukan di Sembulang, ada sekitar 113 KK (kepala keluarga) yang sudah dialiri listrik,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, PLN Batam mengajukan penyesuaian tarif, agar PLN bisa melakukan investasi. Sehingga masyarakat yang belum teraliri listrik bisa segera menikmati keandalan listrik bright PLN Batam. “PLN tak mau listrik yang tak handal, karena itu harus investasi,” katanya lagi.

Namun, sebagai operator PLN Batam hanya bisa mengajukan dan memberitahukan kondisi kelistrikan bright PLN Batam. Kini, keandalan sistem kelistrikan bright PLN Batam yang sudah mengaliri listrik hingga ke pulau Bintan berada di tangan DPRD dan Gubernur Provinsi Kepri. “Kita hanya mengajukan,” tuturnya.

Baca : Jaga Pasokan, bright PLN Batam Lakukan Pemeliharaan PLTU Tanjung Kasam

Tarif yang diajukan, sambung Samsul, hanya golongan rumah tangga 1.300 dan 2.200 Volt Amphere (VA) Rp1.352 per kWh. Harga itu masih di bawah tarif dasar listrik (TDL) nasional yang sudah memberlakukan tarif Rp1.459. “Sudara kita yang di Belakangpadang dan Tanjungpinang yang sudah merasakan (tarif Rp1.459 per-kWH),” katanya.

Setelah dihitung dan dibedah, tarif yang diajukan Rp1.352 bisa menutupi biaya operasional yang terus membengkak. Sehingga keandalan listrik bisa terus dijaga dengan baik.

Dalam kesempatan itu Samsul menambahkan, PLN Batam bukan satu-satunya perusahaan yang memegang Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL) di Batam. “Namun PLN Batam ingin menyentuh ke seluruh masyarakat, dan ingin membangun,” ungkapnya.
[19/12 22.31] Pln Beny: Menurut Samsul, sistem kelistrikan di Batam yang sebelumnya di kelola PLN Persero diserahkan ke anak perusahaannya bright PLN Batam 3 Oktober tahun 2000 silam. “Hal ini dilakukan untuk menjawab pertumbuhan industri dan penduduk batam. Kalau dikelola persero, segala sesuatu harus minta izin pusat,” ungkapnya.

Seperti di Tanjungpinang, bagaimanapun masyarakatnya berunjuk rasa, cabang perusahaan PLN Persero yang ada di sana tak bisa mengambil keputusan. “Harus minta persetujuan pusat,” bebernya.

Berbeda dengan PLN Batam yang bisa mengabil kebijakan sendiri, tanpa birokrasi yang panjang dan campur tangan pusat.

Lembaga Perlindungan Konsumen Batam, Said Abdullah Dahlawi mengakui sistem kelistrikan di Batam lebih baik dan lebih murah ketimbang PLN Persero, seperti di wilayah Tanjungpinang dan Belakang Padang. ” Kita termasuk beruntung, batam memiliki bright (PLN Batam). Dibandingkan daerah lain, batam lebih handal, seperti Tanjungpinang dan kota lain, pemadaman sering terjadi,” katanya.

PLN Batam lanjut Said, juga memiliki standar mutu pelayanan. Dimana pemadaman serta pelayanan sudah ada standar mutunya. “Sejauh ini pelayanan (bright PLN Batam) lebih baik, yang baik kita katakan baik,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Meskipun demikian, TLB menurut Said tidak bisa disamakan dengan TDL yang berlaku secara nasional. Karena TDL ditetapkan Menteri setelah disetujui DPR RI. “Batam tak menggunakan TDL, sebab batam dikelola swasta, anak perusahaan persero. Jadi tak terikat aturan pusat,” katanya.

Tarif Rp1.459 yang diberilakukan persero, sambung Said cocok untuk level nasional ketimbang batam. Karena kebijakan itu diambil setelah melihat besaran BPP pada masing-masing sektor pembangkit. “Setahu saya, BPP dengan bahan bakar solar Rp2.300 hingga Rp3.000, kalau gas baca di internet Rp800 hingga Rp900, sedangkan batubara Rp500 hingga Rp600. Atas perbedaan itu, pusat mengambil tarif akomodatif,” ungkapnya.

Batam sambung Said tak menggunakan pembangkit berbasis solar yang memiliki beban produksi tinggi. “Batam70 persen sudah menggunakan gas, 34 sekian persen menggunakan batu bara,” ungkapnya.

Baca : Bright PLN Batam Sunat 170 Anak Yatim Piatu

Dalam menentukan tarif, PLN Batam tak mengikuti nasional. “Dulu pembahasan tarif dilakukan di batam, setelah ada perubahan melalui UU 23 tahun 2014 penentuan tarif berada di Gubernur setelah disepakati DPRD Provinsi,” katanya.

Menurut Said, penyesuian tarif tak bisa dilihat dari sudut pandang PLN Batam yang mengaku rugi. Sehingga mengorbankan masyarakat yang sedang berada di tengah kelesuan ekonomi.

Karenanya ia mengusulkan, masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Provinsi bersama-sama meminta PGN menjual gas murah di Kepri. “Kita (Kepri) sebagi penghasil gas, kita daerah dmo (domestik market obligation,” katanya.

Bila umumnya di jual Rp6 US Dolar, untuk wilayah Kepri Rp3 US Dolar. “Gas adalah hak kita, digali dari bumi Kepri,” ucapnya.

Bila hal ini bisa direalisasikan, semua pihak akan terselamatkan. PLN tidak menanggung kerugian, masyarakat pun tidak terbebani penyesuaian.

Ketua Komite Nasional Pemuda Idonesia (KNPI) Kota Batam, Kadarisman menyampaikan, penyesuian tarif yang diajukan PLN harus dilihat secara umum. “Bicara ketenaga listrikan bicara kita semua. Kalau bicara pribadi, naik listrik saya tak setuju,” katanya.

Karenanya masyarakat harus melihat masalah, solusi, dan hasilnya. Tidak atas dasr suka atau tidak suka “Tak bisa sepotong-sepotong,” bebernya.

Kadarisman percaya, pengajuan tarif PLN Batam sesuai dengan regulasi. “Disaat ekonomi seperti ini, tim pengkaji harus teliti dan jeli melihat kemampuan dan kondisi ekonomi masyarakat,” katanya.

Serta melihat keadaan PLN Batam yang harus memberikan pelayanan prima kepada para pelanggannya. Sehingga bisa mengembangkan ke wilayah yang belum teraliri listrik. “Masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik,” ungkapnya.

Rilis

Related posts