Kunker, DPRD Siak Disambut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, M Yunus Spi.

Metrobatam.com, Batam – Komisi IV DPRD Kabupaten Siak, Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Batam, Selasa (20/12). Dalam kunjungannya rombongan disambut langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, M Yunus Spi.

Rombongan kunker DPRD Kabupaten Siak yang dipimpin langsung oleh ketua komisi IV Androy dengan 5 anggota dan 3 staf ahli, belajar pemberdayaan perempuan ke DPRD Batam. Diantaranya, apa saja program-program dan bagaimana relaisasi anggarannya.

Read More

“Kegiatan kongrit nyata yang menyentuh kepada perempuan itu seperti apa? Apakah dari tahun ke tahun juga ada perubahan? Apakah di Batam anggarannya juga minim seperti halnya di Siak?,” tanya Androy selaku ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Siak.

Menanggapi pertanyaan tersebut, M Yunus mengatakan bahwa anggaran untuk perbedayaan perempuan di kota Batam juga cukup minim, sebab porsi anggaran lebih menekankan pembangunan fisik di Dinas PU.

“Walikota saat ini lebih fokus ke PU untuk perbaikan-perbaikan di kawasan Nagoya, maka dari itu postur anggaran  kita di 2017 lebih besar di PU dari pada di pemberdayaan perempuan. Untuk anggarannya sendiri sebesar Rp8,1 miliar namun belum disahkan masih dibahas di KUAPPAS,” jawab Yunus

“Untuk programnya sendiri ada 14 kegiatan yang dilakukan, mulai dari rias pengantin, kuliner, menjahit dan lainnya,” tambah politisi Demokrat ini. Sementara itu, Anggota komisi IV DPRD kabupaten Siak juga mempertanyakan terkait Program pembelajaran politik bagi Perempuan di Kota Batam.

“Walaupun di Kesbangpol mungkin juga ada. Untuk menggenjot quota atau keterwakilan 30 persen untuk perempuan di dunia politik, apakah di Batam juga dilakukan?,” tanyanya Selain itu, Ia juga menanyakan terkait kota layak anak di kota Batam seperti apa dan berapa anggaran yang diberikan.

Menjawab hal itu, Kabag Program Dinas Pemberdayaan perempuan kota Batam mengatakan bahwa Pelatihan bagi perempuan politik juga dilakukan, namun untuk peminatnya berkurang dan lebih memilih keterampilan pangan.

“Yah mungkin terlalu keras untuk untuk berpikir makanya peminatnya kurang. Sementara terkait kota layak anak, dianggarkan sebesar Rp202 juta dan saat ini telah diterapkan Kelurahan layak anak sekitar 7 kelurahan dan untuk kegiatannya sendiri untuk mengajarkan anak-anak menjadi anak yang ramah lingkungan,” ungkapnya

Dilanjutkannya, untuk saat ini ditargetkan  masih dikelurahan layak anak saja, namun nanti akan merambah ke kekecamatan layak anak dan kemudian ke kota layak anak” tambahnya lagi.

Diakhir diskusi, Androy ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Siak  mengatakan akan membawa diskusi tersebut untuk diusulkan dalam pebahasan dengan Pemkab Siak terkait masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

Mb/Hk

Related posts