Masalah Gepeng , DPRD Batam Mendukung Langkah Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial

Ilustrasi Gepeng (Foto : Net)

Metrobatam.com, Batam – Memasuki bulan Ramadan berbagai masalah sosial bermunculan di Batam setiap tahunnya. Salah satunya keberadaan pengemis musiman yang mewarnai sejumlah persimpangan jalan hingga pusat keramaian masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Aman meminta Pemko Batam untuk mengantisipasi berbagai macam masalah sosial seperti pengemis musiman dan lainnya. Pengemis musiman merupakan bentuk eksploitasi karena ada oknum yang menyalurkan mereka untuk mengemis di sejumlah titik.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, Dewan sangat mendukung langkah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk menyusun draft revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial. “Tentu kami sangat mendukung revisi. Segera ajukan ke DPRD agar dimasukkan dalam Bapperda (badan perencanaan peraturan daerah),” ujarnya di DPRD Batam, Kamis (27/4).

Seperti dikutip dari sindobatam.com. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera, penerapan denda ini juga untuk menekan pertumbuhan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menerapkan denda Rp1 juta bagi masyarakat yang kedapatan memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. “Setelah diajukan akan masuk dalam prolegda (program legislasi daerah) 2018. Karena tahun ini sudah tidak memungkinkan dibentuk pansus,” kata Aman.

Bak jamur di musim hujan, keberadaan pengemis, gelandangan dan anak jalanan ini terus bertambah setiap tahunnya, terutama menjelang dan saat Ramadan. Mereka mengandalkan kekurangan fisik untuk mendapatkan iba dan belas kasihan dari masyarakat, terutama pengguna jalan. “Dalam Perda nanti juga harus diatur, yang memberi akan ditangkap dan diproses hukum. Kita jangan memberi pada mereka. Pengemis pun ada pengusahanya,” kata legislator PKB ini.

Pengemis yang berpakaian compang-camping, ada yang berjalan terseok-seok karena cacat fisik membuat orang merasa iba. Namun sayangnya, rasa simpati itu disalahgunakan oleh orang yang sebenarnya sehat, tetapi tak mau bekerja keras sehingga lebih memilih menadahkan tangan di jalanan.

Di Indonesia, sudah banyak ditemukan pengemis yang ternyata memiliki uang hingga puluhan juta rupiah. Adapun yang sempat menghebohkan pemberitaan di media massa adalah Walang dan Sa’aran. Keduanya terjaring di Satpol PP Pemko Jakarta Selatan saat mengemis di perempatan Pancoran, beberapa waktu lalu. Saat diperiksa mereka mengantongi uang Rp25 juta dari hasil mengemis.

Namun masih ada Walang dan Sa’aran lainnya yang bergantung hidup dengan cara mengemis. Termasuk juga pengemis musiman yang kerap beredar di sejumlah tempat, termasuk di Batam. Bila dalam waktu sebulan mereka bisa meraup uang hingga belasan juta rupiah, profesi pengemis ini mengalahkan warga biasa yang bekerja. Sebab jika hanya mengandalkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam, pekerja hanya mengantongi uang Rp3,2 juta per bulan.

Munculnya pengemis musiman, sambung Aman, karena masyarakat banyak yang memberi. Jika masyarakat tidak memberi uang, dia yakin pengemis juga tidak akan ada. “Saya yakin kalau orang tidak memberi, otomatis tak ada pengemis,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam akan menerapkan denda Rp1 juta bagi masyarakat yang kedapatan memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Selain untuk memberikan efek jera, penerapan denda ini juga untuk menekan pertumbuhan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Batam.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Batam, Hasyimah mengatakan, penerapan denda itu tertuang dalam revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial. Jika pemberi uang tak mampu membayar denda, maka harus mengganti hukumannya dengan menginap di shelter Dinas Sosial.

“Kami sedang menyusun draftnya dan segera mengajukannya ke DPRD,” ujarnya, Rabu (26/4).

Hasyimah mengaku kesulitan menekan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Batam. Apalagi membatasi migrasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari luar daerah ke Batam. “Modusnya banyak. Mereka datang ke Batam rapi dan bersih. Setibanya di Batam jadi anak jalanan. Susah dikontrol,” jelasnya.

Sebagai gantinya, lanjut Hasyimah, pihaknya bersama Satpol PP akan menggelar razia secara rutin. Setiap minggu, ada tiga kali razia untuk menyisir anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Mereka yang terjaring razia akan dibina oleh Dinas Sosial. “Kami maksimalkan anggaran yang ada,” tuturnya.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di beberapa titik lampu merah di Batam akan semakin marak selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Ada 16 kawasan rawan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Batam, di antaranya lampu merah Nagoya, Jodoh, Lubukbaja, dan Baloi.

Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Urmawati mengatakan, tak sedikit dari para pengemis itu yang melakukan aksinya dibantu joki. Para joki ini sering memanfaatkan penyandang tunanetra untuk mengemis di jalanan. “Siapa saja yang memanfaatkan tunanetra untuk mengemis, kami akan laporkan ke kepolisian,” katanya.(Panji)

Pos terkait