oleh

Menteri Agama: Jangan Intervensi Hakim dengan Tekanan Massa

Metrobatam, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau publik tidak mengintervensi proses hukum perkara dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Tidak perlu mencoba intervensi atau mempengaruhi hakim apalagi dengan tekanan-tekanan massa yang sangat besar dan sebagainya,” kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5).

Lukman meminta seluruh pihak menghormati vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim kepada Ahok. Tak hanya itu, ia juga mendorong publik tidak membuat persoalan baru di luar kasus penodaan agama tersebut.

“Masyarakat yang beradab sudah bersepakat segala perselisihan segala sengketa diselesaikan dengan pendekatan hukum. Hukum menyelesaikan dengan santun dan beradab,” kata Lukman.

Sementara itu, Polda Metro Jaya mendesak Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) membatalkan rencana aksi jalan kaki dari Masjid Istiqlal ke kantor Mahkamah Agung, Jumat besok.

Kabid Humas Polda metro Jaya Kombes Argo Yuwono menuturkan, kepolisian menilai aksi itu berpotensi mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas umum. “Kami berharap tidak ada yang turun ke jalan,” ujarnya.

Argo mengatakan, Polda Metro Jaya sudah mengantongi surat pemberitahuan dari GNPF MUI terkait rencana aksi tersebut. Dalam surat itu, gabungan ormas Islam itu mengklaim akan mengerahkan delapan hingga sepuluh ribu orang.

GNPF MUI, kata Argo, besok akan dipertemukan dengan perwakilan Mahkamah Agung. Menurutnya, forum itu lebih efektif dan positif dibandingkan pengerahan massa ke jalan.

Sejumlah tokoh telah menyatakan niat untuk mengikuti unjuk rasa bertajuk Aksi Bela Islam 55 itu, satu di antara mereka adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais.

“Saya selalu ikut. Saya tidak pernah tidak ikut (aksi GNPF MUI),” ujar Amien, Rabu kemarin.

Turunkan 15 Ribu Personel

Sekitar 15 ribu personel gabungan Polri dan TNI yang akan diturunkan pada aksi 5 Mei. Penempatan personel lebih difokuskan di gedung MA.

“Akan ada 15 ribu gabungan dari TNI dan kepolisian, personel yang akan diturunkan dan disebar pada beberapa titik untuk pengamanan ibu kota, di MA yang akan lebih banyak personelnya,” ujar Argo, Kamis (4/5) malam.

Argo mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan sesuai dengan situasi lapangan pada hari ini. Jika diperlukan kepolisian akan menerapkan sistem buka tutup. “Tentunya kita semua melihat kondisi di lapangan bisa ada pengalihan arus, contra flow ataukah ada buka tutup nanti kita lihat kondisi di lapangan itu diperlukan atau tidak,” kata Argo.

“Kita lihat kondisi situasi jalan besok. Kalau misalkan nggak ada ya tidak akan ada itu (rekayasa lalu lintas),” tuturnya.

Massa GNPF rencannaya berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Massa akan melakukan long march ke Gedung Mahkamah Agung (MA) usai salat Jumat. “Aa Gym, Ustaz Arifin Ilham, Pak Din Syamsuddin, semua hadir,” kata tim advokasi GNPF, Kapitra Ampera, Kamis malam.

Kapitra mengatakan, imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab tidak hadir dalam aksi nanti karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Massa akan melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke gedung Mahkamah Agung usai salat Jumat.

“Kami tetap ke MA. Nanti kita delegasi ke Mahkamah Agung. Ini aksi damai,” ujarnya.

Kapitra sebelumnya menjelaskan ada dua tuntutan yang akan disampaikan ke MA dalam aksi nanti. Tuntutan tersebut terkait sidang vonis kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan digelar Selasa (9/5).

“Jadi substansinya dua saja, meminta kepada MA untuk mengawasi majelis hakim supaya tetap independen. Kedua, meminta kepada MA, hakim memutus perkara berdasarkan pasal penodaan agama, bukan penodaan golongan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (2/5). (mb/detik/cnn indonesia)

News Feed