MUI Ingin Rizieq Shihab Diperlakukan Sama dengan Koruptor

Metrobatam, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diperlakukan sama dengan proses hukum yang menjerat tersangka kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah berpendapat, seharusnya Polri dapat mengirim penyidik ke negara yang saat ini disinggahi Rizieq. Dengan demikian, penyidik dapat menggali keterangan Rizieq yang mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Bacaan Lainnya

“Sekarang persoalannya belum hadir itu kenapa? Kan, ada di Malaysia, kirim saja sih penyidiknya ke sana kan bisa, kenapa tidak bisa?” kata Ikhsan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).

“Ingat, koruptor-koruptor yang di luar negeri, datang tidak (penyidik) kita buat merayu mereka? Datang, kan. Lakukan yang sama, jadi jangan seolah-olah tidak hadir sekarang, runtuh negara,” ujar Ikhsan menambahakan.

Ia menilai, ketidakhadiran Rizieq dalam panggilan pemeriksaan kasusnya karena berada di luar negeri adalah suatu kewajaran. Ikhsan mengatakan, polisi dapat memberi keadilan dengan cara datang ke negara yang dikunjungi Rieziq saat ini

“Kondisinya itu loh, kalau orang di dalam negeri mangkir boleh lah. Ini kan lagi di luar negeri, kalau tidak ditunggu ya, kita (penyidik) yang proaktif ke sana,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihak kepolisian harus berpikir dua kali jika ingin melibatkan Interpol dengan mengeluarkan red notice untuk Rizieq. Bagi dia, red notice dikeluarkan hanya untuk kalangan penjahat tertentu.

“Saya kira bersabar. Habib perlu dihargai karena seorang tokoh, jadi kalau dia diuber-uber kayak penjahat kawatir tidak produktif,” kata dia.

Menurutnya, khusus untuk Rizieq kepolisian harus mengambil sikap diskresi. Sikap tersebut diambil sebagai upaya menjaga ketentraman. Dia menjelaskan, diskresi bukan berarti mengambil kewenangan di luar kewenangannya. “Itu artinya mengambil sikap supaya tentram,” kata Ikhsan.

Dia menyebut Rizieq bukan seorang yang membahayakan, ketika tidak hadir dalam pemeriksaan maka akan berdampak kepada negara.

“Ini tidak ada apa-apa kok, nanti kalau dia datang baru periksa, buat nyaman lah. Kan tidak mungkin ada di luar negeri dalam waktu lama, karena visa berakhir. Ditunggu lah,” kata Ikhsan.

Rizieq belakangan menjadi sosok yang dicari-cari lantaran selama dua minggu berada di luar negeri. Dia ‘menghilang’ di tengah proses hukum dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Sejauh ini, Rizieq telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila yang ditangani Polda Jawa Barat. Berkas kasus tersebut hampir lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, Rizieq juga terseret kasus dugaan konten pornografi.

Pada kasus yang kedua itu, Rizieq sedianya bakal diminta keterangannya pada 25 April lalu sebagai saksi. Namun dia mangkir dengan alasan menjalankan umroh di Mekah, Arab Saudi.

Dalam kasus ini ia diduga terlibat percakapan bermuatan porno dengan perempuan yang diduga Firza Husein, Ketua Yayasan Solidaritas Keluarga Cendana.

Namun, bukannya pulang untuk menyelesaikan kasusnya, melalui Tim Kuasa Hukum GNPF Kapitra Ampera, Rizieq saat ini berada di Malaysia.

Dia mengatakan, keberadaan Rizieq di Malaysia beberapa hari, usai melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi. Keberadaan Rizieq di Malaysia untuk konsultasi disertasi studinya di Malaysia. Dia menyampaikan, Rizieq akan kembali ke Indonesia pekan depan, meskipun disertasinya belum selesai.

MUI Tak Libatkan Interpol

Ikhsan mengaku tidak setuju dengan rencana Polri yang akan memasukkan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke dalam daftar Red Notice Interpol.

“Enggak perlu red notice-lah, kok memperlakukan dia seperti penjahat saja?” kata Ikhsan Abdullah di sela-sela diskusi bertajuk Dramaturgi Ahok, di Jakarta, Sabtu (13/5).

Ikhsan pun meminta penyidik Polri untuk memperlakukan Rizieq Shihab selayaknya seorang tokoh ulama yang perlu dihargai. “Saya kira bersabarlah. Habib Rizieq ini kan juga perlu dihargai sebagai tokoh, jangan diuber-uber seperti penjahat,” kata Ikhsan.

Lebih lanjut, Ikhsan juga meminta agar Polri tidak melakukan penjemputan paksa terhadap Rizieq, setibanya dia dari Malaysia. “Jangan ada kata jemput paksa, nanti kesannya enggak bagus. Lakukan dulu jemput ke sana, toh kenapa ke orang lain bisa dilakukan ke ini (Rizieq) nggak bisa,” kata Ikhsan.

Adanya kata paksa untuk penjemputan Rizieq, ia menilai, jelas bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Bagi dia, penjemputan secara paksa dapat dilakukan jika benar-benar tidak mengindahkan kepolisian.

“Ada ketentuannya, kalau bicara hukum harus pakai undang-undang, kalau jemput paksa yang bersangkutan benar-benar tidak mengindahkan polisi,” ujarnya.

Sebaliknya, ia meminta Polri agar bertindak dengan hati-hati dalam melakukan proses hukum terhadap Rizieq agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. “Harus bisa mendiskresi, artinya ambillah sikap yang menenteramkan. Karena ketenteraman ini penting,” katanya, dikutip ANTARA.

Sebelumnya Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa Polri akan meminta bantuan Interpol Pusat untuk mengeluarkan red notice terhadap Rizieq Shihab.

“Lihat perkembangannya, kalau memang diperlukan, kami akan minta bantuan Interpol untuk mengeluarkan red notice,” katanya.

Hal itu akan dilakukan bila Rizieq enggan berkoordinasi dan terus mangkir terhadap panggilan pemeriksaan polisi.

Sejumlah kasus yang menyeret Rizieq di antaranya kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden Pertama RI Soekarno, kasus ujaran kebencian terkait lambang palu arit dalam uang baru yang diterbitkan Bank Indonesia, kasus dugaan penistaan agama Kristen yang dilakukan dalam ceramah Rizieq, kasus tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa SARA.

Berikutnya, kasus dugaan konten porno dalam pesan WhatsApp, kasus dugaan penghinaan terhadap bahasa Sunda dengan mengganti salam Sampurasun menjadi ‘Campur Racun’, kasus dugaan penghinaan terhadap hansip, kasus dugaan penyerobotan tanah dan pemilikan tanah negara tanpa hak di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.(mb/cnn indonesia)

Pos terkait