Catat! Ketentuan Kewajiban Daftar Ulang Nomor Ponsel Berlaku Mulai Hari Ini

Metrobatam, Jakarta – Hari ini adalah hari pertama berlakunya ketentuan pemerintah terkait kewajiban pendaftaran ulang nomor ponsel. Hingga akhir Februari 2018, masyarakat pengguna ponsel diberikan kesempatan untuk mendaftarkan ulang nomor ponsel mereka.

Berdasar Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, masyarakat pengguna ponsel wajib melakukan pendaftaran ulang nomor ponsel dengan menyertakan data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan identitas dalam Kartu Keluarga (KK).

Bacaan Lainnya

Menteri Kominfo, Rudiantara memastikan, para pelanggan jasa telekomunikasi dapat mendaftarkan nomor ponsel mereka dengan cara yang mudah dan bebas biaya. Para pelanggan baru dapat mendaftar dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format: NIK#NomorKK#. Sedangkan untuk pelanggan lama dapat mendaftar dengan mengetik: ULANG#NIK#Nomor KK#.

Rudiantara mengungkapkan, kebijakan ini merupakan bagian dari visi pemerintah menerapkan identitas tunggal nasional, dimana identitas setiap warga negara –termasuk nomor ponsel (telepon seluler)– nantinya akan terintegrasi dengan NIK yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik masing-masing.

Selain itu, registrasi pelanggan yang terintegrasi dengan NIK akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan integrasi identitas, pemerintah berharap dapat menekan angka penyalahgunaan nomor ponsel yang kerap digunakan sebagai alat pendukung tindak kejahatan.

“Sebagai komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Selain itu, manfaat lain adalah adanya keamanan, transparansi dan pelayanan nilai tambah bagi masyarakat” ungkap Rudiantara saat mensosialisasikan peraturan ini.

Terkait sanksi bagi pelanggan yang tidak melakukan daftar ulang, Kemkominfo akan melakukan pemblokiran nomor ponsel terhadap nomor yang bersangkutan. Sanksi tegas pun berlaku bagi operatur seluler. Sanksi administrasi hingga pencabutan izin dapat dikenakan kepada operator seluler yang tak mengakomodir visi pemerintah. (mb/okezone)

Pos terkait