Jokowi: Undang-Undang Jangan Dijadikan Proyek

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan, pembuatan Undang-Undang tak boleh dijadikan mainan politik. Jokowi menyatakan, Indonesia sekarang memiliki banyak UU yang memperlambat kemajuan.

“Jangan UU dijadikan proyek. (Banyak UU) Dalam memutuskan kita jadi lambat,” ujar Jokowi dalam Rembuk Nasional 2017, JIExpo, Senin (23/10).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, instruksi ini sudah disampaikan kepada kepala daerah dan anggota parlemen untuk tidak sering atau banyak membuat peraturan.

Dalam setahun, DPR misalnya, menargetkan 40-50 UU dalam Program Legislasi Nasional. Padahal, Jokowi hanya menginginkan satu sampai dua UU tiap tahun yang mempercepat kinerja pemerintah.

Saat ini, Indonesia memiliki 42 ribu peraturan yang kebanyakan tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lain. Pemerintah pun pernah menghapus 3.153 aturan itu. “Sudah semangat menteri, saya sampaikan kalau menghapus pakai kajian, 100 tahun enggak akan rampung,” tuturnya.

Hal itu disambut tepuk tangan peserta. Namun, Jokowi mengatakan hal itu tak perlu diapresiasi sebab dibatalkan Mahkamah Konstitusi setelah uji materi.

Mantan Wali Kota Solo ini berpendapat, permasalahan utama mempercepat perkembangan di lapangan seperti pembebasan lahan adalah terjerat banyak aturan dari pusat hingga daerah.

Ia nantinya meminta masukan pakar hukum untuk membabat aturan-aturan yang menghambat pembangunan. “Saya masih pusing mengatasi 42 ribu aturan ini. Paling tidak separuh hilang mempercepat lari kita. Ingin lari tapi problem di sini,” kata Jokowi.

Pesta Demokrasi

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga mengingatkan bahwa tahun depan akan dimulai pesta demokrasi Pemilihan Presiden.

“Saya mau ingatkan, tahun depan tahun politik. Agustus, September, sudah ada capres dan cawapres. Perlu saya ingatkan, dah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan,” kata Jokowi saat sambutan ‘Rembuk Nasional 2017’ di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Tak ada penjelasan lanjut dari Jokowi soal pernyataan tersebut. Dia hanya menegaskan ingin sekedar mengingatkan.

Acara Rembuk Nasional 2017 tersebut dihadiri oleh beberapa orang yang dulunya terlibat sebagai relawan Jokowi di Pilpres 2014 lalu. Dalam kegiatan ini, ada 12 ketua bidang Rembuk Nasional yang didampingi 16 rektor membacakan sekaligus memberikan rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Acara ini sendiri mengangkat tema ‘Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla: Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat’. Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 Sidharto Danusubroto mengatakan, banyak capaian yang baik selama tiga tahun Jokowi memimpin pemerintahan.

“Banyak pencapaian yang diperoleh di berbagai sektor. Tercapai penurunan kemiskinan di berbagai pelosok desa. Angka tingkat pengangguran pada Februari 2017 adalah angka terendah sejak 18 tahun terakhir,” kata Sidharto.

Jokowi sendiri mengatakan rekomendasi tersebut bisa saja jadi Nawacita kedua. Namun tentu harus dipelajari lebih dulu.

“Ini (hasil Rembuk Nasional) mungkin bisa kita pakai untuk Nawacita yang kedua,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, melalui program unggulan yang baik, dia ingin membawa Indonesia ke arah kemajuan.

“Kita ingin membawa negara kita Indonesia ke gerbang kemajuan, mengobarkan semangat, ide, gagasan pada kemajuan negara dan bangsa,” katanya.

Ada 12 rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Rembuk Nasional 2017 kepada Jokowi. Rekomendasi tersebut terbagi dalam beberapa bidang.

Adapun rekomendasi di bidang Polhukam, yakni:

  • Jelang tahun politik yang akan dimulai tahun depan, perwujudan Nawacita harus tetap jadi prioritas. Untuk itu, seluruh penyelenggara negara diharapkan selalu konsisten, berkomitmen, dan fokus dalam mengawal Nawacita serta menghindari kegaduhan yang terindikasi, terstruktur, agar terjaga kohesi dan keharmonisan demi kepentingan bangsa dan negara.
  • Di bidang pertahanan, akselerasi Minimum Essential Forces menjadi kebutuhan. Tentunya ini harus disertai dengan akuntabilitas yang terukur agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara dimanfaatkan baik-baik. Pembinaan prajurit TNI yang profesional, terlatih, dan terjamin kesetiaannya. Postur pertahanan juga dapat berkontribusi positif terhadap upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
  • Indonesia tidak bisa mengabaikan perubahan cepat yang terjadi dalam dunia internasional saat ini. Terorisme dan peredaran narkoba transnasional menjadi bentuk ancaman asimetris di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih aktif terlibat di PBB dan forum-forum internasional lainnya. Partisipasi aktif tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap para WNI, khususnya para TKI di luar negeri.
  • Masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan kesejahteraan. Kita harap bahwa penguatan SDM di Papua dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di Papua dapat meningkatkan rasa saling percaya.
  • Program e-KTP harus diselesaikan. Pendataan WN penting bagi kelancaran pembangunan dan pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres yang akan datang.
  • Penegakan hukum, kita harus tetap memprioritaskan kepastian hukum. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi harus diperkuat. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga harus dihindari. Untuk penanggulangan korupsi secara efektif, maka sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan. Dan tidak kalah pentingnya komitmen atas penegakan hak asasi manusia juga harus tetap terlaksana demi kualitas demokrasi dan perkuat komitmen kita untuk menghadirkan kembali negara dalam menjaga kebinekaan Indonesia. (mb/detik)

Pos terkait