Terlibat Penipuan, Mantan Wakil Wali Kota Pontianak Jadi Buron

Metrobatam, Pontianak – Jajaran Kepolisian Sektor Pontianak Utara tengah memburu keberadaan mantan Wakil Wali Kota (Wawako) Pontianak periode 2008-2013, Paryadi. Sejak 24 November 2017, dia sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolsek Pontianak Utara, Kompol Ridho Hidayat melalui Kanit Reskrim, Iptu Tarmiji menerangkan, Paryadi terjerat kasus penipuan dan penggelapan. Atas dugaan itu, dia ditetapkan sebagai tersangka.

Bacaan Lainnya

Sebanyak tiga kali dipanggil sebagai tersangka, namun ia tak kunjung datang. Bahkan ketika hendak ditangkap, dia tidak berada di rumah. Setelah tak kunjung menemukan Paryadi, polisi menetapkannya buron.

“Dia terlibat kasus penipuan dan penggelapan sebesar Rp286 juta. Korbannya adalah Haji Tohir,” jelas Tarmiji kepada sejumlah wartawan, Rabu (29/11).

Tarmiji menerangkan, dugaan kasus ink bermula dari pembelian tanah galian C untuk penimbunan lahan dalam pembangunan ruko komplek Pasar Kemuning di Kecamatan Pontianak Kota, pada 2015.

Saat itu, Paryadi memesan tanah kepada Tohir. Namun, hingga saat ini Paryadi tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar tanah tersebut. “Kuitansi pembelian tanah sudah ditandatangani, tapi tersangka tidak kunjung membayar,” beber Tarmiji.

Sebelum kasus ini dilaporkan, kata Tarmiji, antara korban dan tersangka sempat melakukan mediasi. Hasilnya, disepakati Paryadi akan mengganti kerugian korban dengan sebidang tanah di Jalan 28 Oktober, Kecamatan Pontianak Utara.

“Setelah sepakat, korban mengolah dan mengurus tanah itu seperti tanah sendiri. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba datang pemilik tanah yang sebenarnya dengan membawa surat tanah asli. Jadi tanah itu bukan milik Paryadi,” tutur Tarmiji.

Merasa ditipu, korban membuat pengaduan ke Polsek Pontianak Utara, guna diproses hukum lebih lanjut. “Pengaduan korban langsung kami proses. Saat itu, dia kami undang. Sebanyak tiga kali undangan, dia tidak datang,” beber Tarmiji.

Lalu, dari proses pemeriksaan saksi serta gelar perkara, akhirnya status pengaduan dinaikan menjadi laporan. Karena memenuhi unsur. “Saat itulah kita tetapkan dia sebagai tersangka,” ucapnya.

Kendati sebagai tersangka, polisi tidak mau menjemput paksa. Paryadi dipanggil dengan surat. Sama, sampai tiga kali surat pemanggilan dilayangkan, dia tetap tak memenuhi. Terpaksa polisi melakukan penjemputan paksa atau penangkapan terhadap Paryadi yang kini akan maju mencalonkan diri menjadi Wali Kota dalam ajang Pilwako Pontianak 2018 nanti.

Ada dua rumah yang didatangi polisi, namun tersangka tidak ada di tempat. Penggeledahan pun sudah dilakukan. Tetap saja Paryadi tidak ditemukan. “Maka dari itu kami menerbitkan surat keterangan DPO. Sudah disebar diseluruh Polsek jajaran Polresta dan Polda Kalbar. Dengan surat ini, maka aktivitas tersangka menjadi terbatas,” pungkasnya. (mb/okezone)

Pos terkait