Usul Perwira Polri Jadi Pj Gubernur, Mendagri: Saya Netral

Metrobatam, Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan usulan soal Penjabat (Pj) Gubernur dari perwira aktif Polri tak berkaitan dengan partai. Tjahjo memisahkan tugasnya sebagai kader partai dan pembantu Presiden.

“Ini nggak ada sangkut pautnya dengan partai. Saya tahu bahwa saya orang partai, tapi saya memisahkan. Ini nggak ada paket atau apa dari partai,” kata Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1).

Read More

Pernyataan tersebut disampaikan Tjahjo saat menjawab pertanyaan soal adanya komentar PDIP untuk mempertimbangkan kritik dan masukan masyarakat terkait Pj Gubernur. Tjahjo akan menerima semua masukan namun dia juga tetap berpegangan kepada aturan hukum.

“Lho iya. Semua kritikan itu betul. Saya enggak menyalahkan, tapi kami mengusulkan juga dasar hukumnya ada. Saya siap kena sanksi kalau saya salah,” tuturnya.

Selain itu, Tjahjo menegaskan dirinya netral dalam Pilkada Serentak 2018. Dia mengaku hanya menjalankan tugasnya sebagai Mendagri.

“Saya kan menempatkan posisi sebagai pembantu presiden ya saya harus netral. ya wajar lah orang mau curiga karena Mendagri orang partai, tapi selama tiga tahun Alhamdulillah saya bisa melaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengakui banyak kritik dan masukan dari masyarakat terkait dua perwira tinggi aktif Polri yang diusulkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur oleh Mendagri Tjajhjo Kumolo. Usulan itu disebut telah menuai kontroversi.

“Saya mendengar banyak kritik dan pendapat serta pro kontra di tengah masyarakat, terkait dengan usulan Mendagri kepada Presiden untuk mengangkat dua perwira tinggi di kepolisian sebagai Plt Gubernur Sumut dan Jabar,” kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Hall Leonie, Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Minggu (28/1).

TNI/Polri Jadi Pj Gubernur Papua

Selain Jawa Barat dan Sumatera Utara, Mendagri Tjahjo Kumolo juga akan menempatkan anggota TNI-Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di Papua. Namun belum ada nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur di bumi Cendrawasih.

“Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja,” kata Tjahjo.

Baca juga: Usul Perwira Polri Jadi Pj Gubernur, Mendagri: Saya Netral

Tjahjo mengaku telah berkomunikasi dengan Menkopolhukam Wiranto terkait jabatan Pj Gubernur tersebut. Dia masih menunggu nama yang direkomendasikan oleh Wiranto. “Ya belum ada masukan. Makanya saya minta Pak Menko Polhukam, ada nggak Pak Deputi bapak disampaikan siapa. Kan tunggu dulu,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, penempatan TNI-Polri sebagai Pj Gubernur juga memperhatikan aspek kerawanan Pilkada. Setiap lembaga mempunyai pemetaan sendiri terkait tingkat kerawanan tersebut.

“Pemetaan Polri silakan tanya Polri. Kami juga punya data-data kerawanan. Implikasi pilkada serentak yang ada di Papua, sampai kantor saya dirusak juga, kan bagian dari pada telaahan hasil yang ada,” imbuhnya.

Selain itu, Tjahjo juga mempersiapkan calon lain bila usulan dua perwira aktif Polri tidak disetujui oleh Presiden menjadi Pj Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Kata Tjahjo, pengganti calon tersebut bisa dari kalangan mana saja asalkan sesuai aturan.

“Iya dong. Semua calon pasti harus sia. Ya yang memenuhi aturan UU,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen) petahana resmi mendaftar ke KPU Provinsi Papua. Mereka berpasangan kembali dalam Pilgub Papua dan diusung oleh 9 partai koalisi dengan 42 kursi di DPR Papua yakni Partai Demokrat 16 kursi, Golkar 6 kursi, Hanura 5 kursi, PKB 5 kursi, Nasdem 3 kursi, PKS 3 kursi, PAN 2 kursi, PKPI 2 kursi dan PPP 1 kursi. (mb/detik)

Related posts