Kapolri: 1,1 Juta Personel Gabungan Dikerahkan Jaga Pilkada 2018

Metrobatam, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut sebanyak 1.107.310 personel gabungan akan dikerahkan untuk menjaga keberlangsungan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di 171 provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.

“Jumlah pasukan yang kami libatkan untuk Pilkada serentak sebanyak 1.107.310 personel,” ujar Tito di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/3).

Bacaan Lainnya

Tito memaparkan personel gabungan itu terdiri dari Polri dengan184.013 personel, pihak TNI dengan 99.559 personel, pihak terkait lainnya 823.738. Nantinya, sambung Tito, pengamanan akan dilakukan di beberapa tempat Pilkada yang dianggap rawan.

“Nanti seperti biasa ada pembagian ring satu ring dua dan tiga. TPS yang kami anggap aman, rawan, dan sangat aman. Di daerah ada 13 calon tunggal, itu relatif aman,” papar Tito.

Tito melanjutkan, demi menjaga keamanan saat pelaksanaan Pilkada, Polri dan TNI sudah melakukan latihan bersama untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Kami otomatis pengamanan akan kendor. Petugas akan kami kerahkan ke daerah yang kami anggap rawan. Dengan kekuatan ini kami merasa confiden. Crossing antar partai, isu agama tidak muncul, isu agama tidak muncul,” papar Tito.

Terkait anggaran pengamanan tersebut, Tito mengatakan seluruh biaya akan menggunakan APBD daerah yang melaksanakan Pilkada. Setidaknya, saat ini, sudah 64,6 % anggaran pengamanan tersebut sudah dipenuhi.

Sementara itu, Tito menyatakan bahwa apabila anggaran APBD tidak cukup, maka dia akan menggunakan dana taktis atau kontingensi dari Polri sebanyak Rp300 miliar.

“Yang bisa kami gunakan untuk keadaan tertentu. Maka kami bisa bergerak dengan cepat. Dengan sistem back up antar wilayah. Kalau kurang akan ditambang dari Mabes Polri dan satuan TNI,” tutup Tito.

Polri Siapkan Dana Darurat Rp 300 M

Polri menyatakan siap mengamankan Pilkada Serentak 2018. Jika ada situasi mendesak, dana darurat milik Polri sebesar Rp 300 miliar bisa digunakan.

“Mabes Polri, kami punya dana kontijensi yang jumlahnya sekitar Rp 300 miliar yang bisa kita gunakan untuk keadaan tertentu,” jelas Tito.

Jika terjadi konflik atau bencana, Tito menjelaskan pihaknya akan menerapkan sistem bantuan. Pada sistem ini, pasukan Polri di wilayah yang terdekat akan dikerahkan.

“Dengan sistem backup antarwilayah yang terdekat untuk tahap awal. Kalau (kekuatan pengamanan) kurang, akan ditambah kekuatan Mabes Polri, khususnya Brimob dan ditambah Satuan TNI yang siap maksimal 9 jam sudah ada di lokasi,” jelas dia.

Tito melanjutkan, jika daerah tak bermasalah, maka dana operasional pengamanan akan menggunakan dana APBD masing-masing daerah.

“Anggaran keamanan ini menggunakan APBD masing-masing daerah. Sudah dipenuhi sebanyak 64,41 persen. Dengan sistem ini, kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, insyaallah tidak meluas,” tutur dia. (mb/detik)

Pos terkait