Analisis: Perang Tagar Tak Berguna untuk Kepentingan Rakyat

Metrobatam, Jakarta – Fenomena tanda pagar (tagar) atau hashtag #2019GantiPresiden tak hanya meramaikan jagat media sosial. Kaus, spanduk, bahkan nota pembayaran pun menjadi sarana bagi sejumlah kalangan yang menolak kepemimpinan Indonesia kembali ke tangan Joko Widodo.

Seolah tak terima, para pendukung Jokowi beramai-ramai mengeluarkan tagar tandingan. Mereka memviralkan #Jokowi2Periode dan #DiaSibukKerja.

Read More

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai fenomena perang tagar cukup ampuh meningkatkan kesadaran masyarakat atas sikap kelompok tertentu. Hanya saja, menurut dia hal itu tidak bermanfaat untuk kepentingan rakyat.

“Dari segi kepentingan rakyat, perang slogan itu tidak ada gunanya. Kalau #2019GantiPresiden atau #DiaSibukKerja, lalu apa? Memang kenapa?” ujar Emrus ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/5).

Menurut Emrus, perang tagar justru bukan dimulai oleh masyarakat arus bawah. Ide awal tagar itu berawal dari salah satu elite partai politik oposisi pemerintah, yang kemudian dilempar ke ruang publik.

“Kalau dari komunikasi politik, tagar itu bisa diterima karena membangun suatu slogan. Dalam politk itu biasa, slogan mudah singkat dan padat jelas,” kata Emrus.

Ketimbang perang tagar, Emrus menyarankan agar para pihak yang berkompetisi bisa saling kritik program kerja berbasis data.

Pakar komunikasi Politik Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin menilai kemunculan tagar, terutama yang viral di media sosial, terjadi sebagai gambaran dari suara sekelompok orang yang tidak terungkap oleh media massa.

Menurut Alvin, keberadaan tagar tersebut memang bertujuan menguatkan dukungan politik. Terlebih, suatu pesan dapat tersebar lebih luas melebihi jumlah pengikut si pembuat pesan dengan tagar.

“Keunikan tagar itu memang dapat menarik perhatian netizen. Biasanya dimulai dari rasa penasaran, kemudian netizen akan mulai mencari tahu,” ujarnya.

Penggunaan tagar yang sama bersifat menghubungkan unggahan apapun. Hal itu merupakan bentuk proses penanaman ide atas suatu pesan tertentu.

“Dengan demikian, tentu saja hal ini dapat memengaruhi alam bawah sadar publik,” ujar Alvin.

Alvin menyebut tidak semua publik memiliki literasi politik yang mumpuni. Dengan demikian, mereka bisa dengan mudah terpengaruh berbagai unggahan yang menempel pada #2019GantiPresiden.

Alvin pun tidak setuju jika gerakan #2019GantiPresiden disebut sebagai gerakan akar rumput, karena sebenarnya digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Sebab, pelopor tagar ini kan salah satu elite PKS yakni Mardani Ali Sera. Kemudian, PKS ini sekarang afiliasinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto,” ujarnya.

Meski ide #2019GantiPresiden sudah lekat di sejumlah kalangan, Alvin menilai belum tentu tagar itu akan bertahan sampai waktu pemilihan nanti. Sebab, manusia merupakan individu yang dinamis dan bisa berubah sikap dalam waktu singkat.

“Jadi, besar kemungkinan kubu Prabowo akan terus melakukan pembaruan isu secara berkala pada #2019GantiPresiden, agar publik tidak jenuh,” kata Alvin.

Menurutnya, aktivisme #2019GantiPresiden juga sulit dibendung karena para pendukung Jokowi tidak berada di satu barisan tagar yang sama yakni hashtag yang berbeda-beda seperti #Jokowi2Periode dan #DiaTetapKerja.

“Bila mau mengimbangi #2019GantiPresiden diperlukan suatu tagar yang solid dari kubu petahana,” kata Alvin. (mb/cnn indonesia)

Related posts